
Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated.
Presiden meyakini persoalan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini akan mampu terselesaikan apabila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ucap Presiden pada pembukaan Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022)), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri.
Presiden mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.
Pemerintah melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkomitmen untuk pembelian produk dalam negeri.
Namun target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, tetapi Presiden meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.
“Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan Rp950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” tambahnya.
Selain itu, dalam bidang hilirisasi industri, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka bagi investor yang akan menanamkan modalnya di tanah air dan dapat menggandeng pengusaha lokal.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu kunci Indonesia untuk melompat maju ke depan. Menurut Presiden, hal tersebut dikarenakan pajak, bea ekspor, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan masuk ke dalam negeri.
“Saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport. Dulunya kita hanya dapat dividen 9 persen, karena memang saham kita hanya 9 persen. Setelah kita ambil alih 51 persen, kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Saya suruh hitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya, negara betul-betul dapat,” tandasnya. info/red

Berita Lainnya
PHK Meningkat, Disnaker Sidoarjo Minta Perusahaan Utamakan Dialog dan Hindari Pemutusan Kerja
Per 1 September 2026, Garuda Indonesia Terapkan Sistem Bagasi Berdasarkan Jumlah Koper
DJP Berhasil Kantongi Rp1,4 Triliun Tunggakan Pajak Lewat Email Pengingat