Pertamina Catat Konsumen Pertamax Beralih ke Pertalite Capai 10 Persen di Jatim

Surabaya – PT Pertamina Patra Niaga mencatat kenaikan konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite di Jawa Timur setelah penyesuaian harga Pertamax. Peningkatan tersebut dipicu oleh sebagian pengguna Pertamax yang beralih menggunakan Pertalite.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan secara rata-rata terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite sebesar 7-10 persen. Peralihan paling banyak terjadi di kawasan perkotaan yang memiliki jumlah kendaraan lebih padat, terutama kendaraan roda dua.

“Peralihan konsumsi berkisar 7 sampai 10 persen, bergantung pada karakteristik masing-masing daerah. Di wilayah perkotaan angkanya cenderung lebih tinggi karena populasi kendaraannya lebih banyak,” ujar Ahad, Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan data Pertamina, rata-rata konsumsi Pertalite di Jawa Timur sebelum penyesuaian harga berada di level 10.015 kiloliter (KL) per hari. Setelah penyesuaian harga Pertamax, konsumsi Pertalite meningkat menjadi 11.420 KL per hari atau naik sekitar 14 persen.

Sebaliknya, konsumsi Pertamax mengalami penurunan. Rata-rata penyaluran Pertamax yang sebelumnya mencapai 2.758 KL per hari turun menjadi 2.176 KL per hari setelah penyesuaian harga.

Ahad menegaskan, penurunan konsumsi Pertamax bukan berarti masyarakat berhenti menggunakan BBM nonsubsidi tersebut, melainkan terjadi perpindahan sebagian konsumen ke Pertalite.

“Ini bukan berarti Pertamax tidak lagi digunakan, tetapi sebagian konsumen memilih beralih ke Pertalite sehingga pola konsumsi mengalami penyesuaian,” katanya.

Menurut Ahad, perubahan perilaku konsumen tersebut telah diproyeksikan sejak awal. Karena itu, Pertamina telah mengantisipasi peningkatan permintaan Pertalite dengan memastikan stok dan distribusi BBM tetap aman di seluruh SPBU.

Selain menjaga pasokan, data perubahan konsumsi tersebut juga telah disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi kebutuhan kuota BBM bersubsidi hingga akhir 2026.

Meski demikian, Ahad menjelaskan penetapan tambahan kuota Pertalite tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena merupakan bagian dari penugasan kepada Pertamina.

“Kami sudah menyampaikan proyeksi perubahan konsumsi kepada pemerintah daerah. Namun, keputusan mengenai besaran kuota yang dapat disalurkan di setiap wilayah tetap ditentukan oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. info/red