PDI Perjuangan Siapkan Langkah Hukum Untuk Rocky Gerung yang Hina Jokowi

Jakarta – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP mengutuk keras Rocky Gerung yang melontarkan pernyataan bernada menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDIP, kata Hasto, mendesak Rocky Gerung segera meminta maaf dan menyiapkan opsi melakukan gugatan hukum terhadap Rocky Gerung.

“Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai ‘ba***gan yang tolol’ adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat,” ujar Hasto, Selasa (1/8/2023).

Menurut Hasto, Rocky Gerung menggunakan kata-kata di luar kepantasan untuk menyerang martabat dan kehormatan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan sebagai seorang warga negara.

Rocky Gerung, kata dia, secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius, dan nirbudi pekerti.

Disebutkan Hasto, PDIP menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi dan hal tersebut juga menjadi kultur kepemimpinan Jokowi. Namun, kata dia, apa yang diucapkan Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden, dan tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik.

“Bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian. PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf. Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban,” jelas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP akan meminta badan bantuan hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya selama ini yang banyak didiamkan. Pasalnya, pernyataan Rocky Gerung makin hari makin tidak mencerminkan intelektualitasnya.

“Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP menilai pernyataan Rocky Gerung di hadapan kelompok buruh, khususnya mengenai berbagai keputusan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) Presiden Jokowi merupakan hal tak benar. Menurut dia, pernyataan tersebut cenderung hanya berupaya memprovokasi untuk adu domba, mirip politik devide et impera yang dahulu dipakai oleh penjajah.

“Faktanya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya selalu mengedepankan dialog dan berjuang meningkatkan produktivitas buruh dan kesejahteraan buruh. Kesemuanya ditempatkan dalam koridor kemajuan bangsa, negara, dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Hasto. info/red