Surabaya – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri Unaudited Tahun Anggaran 2025 ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Senin (30/3/2026).
Penyerahan LKPD ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kediri untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel. Selain Pemkab Kediri, sejumlah kepala daerah lain di Jawa Timur juga menyerahkan LKPD Unaudited.
Bupati Kediri menegaskan bahwa penyusunan LKPD merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
“Inilah yang terus kami upayakan, agar setiap program yang dijalankan dan setiap anggaran yang digunakan benar-benar mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri,” katanya.
LKPD Kabupaten Kediri 2025 Unaudited diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin. Ia menyampaikan, laporan tersebut akan segera diperiksa sesuai standar yang berlaku.
“Hasil pemeriksaan nanti akan disampaikan kepada publik,” ucapnya.
Pemeriksaan LKPD meliputi aspek keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu, dengan penentuan opini berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan regulasi, serta efektivitas pengendalian intern.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah memberikan apresiasi atas sinergi BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Harapan kami semua, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur semua nanti pada akhirnya mencapai opini WTP,” tuturnya. info/red
Berita Lainnya
PDI Perjuangan Surabaya Kawal Proses PAW, Tunggu Persetujuan Gubernur
Bupati Ipuk Apresiasi Peran Masyarakat Jaga Tradisi, Jadi Kunci Pariwisata Banyuwangi
DPC PDI Perjuangan Trenggalek Solid, Konsolidasi Internal