Sepanjang Tahun 2026 Ini Sudah 11 Kepala Daerah Diciduk KPK

Surabaya – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026 menunjukkan kepala daerah masih menjadi kelompok pejabat yang paling banyak terseret kasus dugaan korupsi. Hingga akhir Juli 2026, sedikitnya 10 kepala daerah telah terjaring OTT KPK, terdiri dari sembilan bupati dan satu wali kota. Bahkan, jumlah itu terus bertambah menjadi 11 kepala daerah setelah OTT terhadap Bupati Lombok Barat pada 20 Juli 2026.

Kasus yang menjerat para kepala daerah tersebut beragam, mulai dari dugaan suap proyek, gratifikasi, pemerasan, jual beli jabatan hingga konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Fenomena ini menjadi sorotan karena sebagian besar kepala daerah tersebut baru menjalani masa jabatan hasil Pilkada 2024.

Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026

1. Maidi, Wali Kota Madiun ditangkap 19 Januari dengan dugaan Fee proyek, dana CSR, gratifikasi

2. Sudewo, Bupati Pati ditangkap 19 Januari dengan dugaan Jual beli jabatan perangkat desa

3. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan ditangkap 3 Maret dengan dugaan Korupsi pengadaan outsourcing

4. Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong ditangkap, 9 Maret dengan Dugaan suap proyek infrastruktur

5. Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap, Maret dengan Dugaan korupsi proyek pemerintah

6. Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung, April dengan Dugaan suap proyek

7. H. Edison, Bupati Muara Enim ditangkap 8 Juni dengan Dugaan korupsi proyek

8. Syah Afandin, Bupati Langkat ditangkap Juni dengan Dugaan tindak pidana korupsi

9. Etik Suryani, Bupati Sukoharjo ditangkap 9 Juli dengan Dugaan pemerasan dan potongan insentif

10. Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat ditangkap 20 Juli dengan Dugaan korupsi pengadaan/proyek

11. Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang ditangkap 29 Juli dengan Dugaan penerimaan proyek dan jual beli jabatan.

OTT Kepala Daerah Masih Mendominasi

Data tersebut memperlihatkan mayoritas operasi senyap KPK pada 2026 menyasar kepala daerah. Modus yang diungkap pun relatif berulang, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan proyek, pemerasan terhadap aparatur sipil negara (ASN), jual beli jabatan hingga penerimaan gratifikasi.

Praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik karena menyangkut pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan kepada masyarakat.

Sejumlah pengamat antikorupsi juga menilai banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT menjadi alarm bahwa sistem pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan di daerah masih membutuhkan penguatan. Di sisi lain, KPK menegaskan operasi tangkap tangan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus efek jera terhadap praktik korupsi. Info/red