Renny Pramana Sebut Penurunan Kemiskinan Harus Jadi Pijakan Kebijakan

Surabaya – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana meminta capaian penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai catatan statistik pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Renny menyambut momentum 81 tahun Indonesia merdeka. Ia menilai penurunan angka kemiskinan patut diapresiasi, tetapi masih besarnya jumlah warga miskin menunjukkan pekerjaan pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan secara merata belum selesai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2026 mencapai 3,71 juta jiwa. Angka tersebut turun 92,06 ribu jiwa dibandingkan September 2025 yang mencapai sekitar 3,80 juta jiwa.

Persentase penduduk miskin juga turun menjadi 9,06 persen pada Maret 2026, dari 9,30 persen pada September 2025 dan 9,50 persen pada Maret 2025.

“81 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan memang turun. Tetapi masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan. Ini menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat belum selesai,” ungkap Renny, Senin (17/8/2026).

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu mengatakan data kemiskinan juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sekitar 1,58 juta jiwa, sedangkan di perdesaan mencapai 2,13 juta jiwa.

Menurut Renny, kondisi tersebut menunjukkan penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan Jawa Timur.

“Penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi perhatian, melalui pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, akses pembiayaan dan hilirisasi produk lokal,” ujarnya.

Ia menilai masyarakat tidak cukup hanya memperoleh bantuan untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah juga harus menciptakan ruang agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.

“Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan mandiri,” tegas legislator dari daerah pemilihan Kediri tersebut.

Kemiskinan dan Kualitas Pekerjaan

Renny menilai persoalan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ketenagakerjaan. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, turun 0,06 poin persentase dibandingkan Februari 2025.

Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja mencapai 25,14 juta orang dengan penduduk bekerja sebanyak 24,25 juta orang. Artinya, masih terdapat sekitar 892 ribu orang yang belum bekerja.

Namun, menurut Renny, pemerintah tidak cukup hanya mengejar penurunan angka pengangguran. Kualitas pekerjaan juga harus menjadi perhatian.

BPS mencatat pekerja formal di Jawa Timur pada Februari 2026 baru mencapai 35,56 persen, atau turun 0,53 poin persentase dibandingkan Februari 2025.

“Turunnya pengangguran belum otomatis berarti seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak. Masyarakat bukan hanya harus bekerja, tetapi harus memiliki pekerjaan produktif dengan penghasilan layak dan perlindungan yang memadai,” katanya.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendorong kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Listrik Harus Membuka Peluang Ekonomi

Selain pekerjaan dan pendapatan, Renny menyoroti akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk listrik.

Rasio elektrifikasi Jawa Timur telah mencapai 99,68 persen dengan target 100 persen. Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi sisa akses yang belum terpenuhi tetap harus dituntaskan, terutama bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.

“Listrik bukan sekadar penerangan. Akses listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, penyediaan akses listrik juga harus diikuti pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setelah listrik tersedia, pemerintah perlu memastikan keluarga miskin dapat memanfaatkannya untuk usaha rumahan, UMKM, maupun kegiatan produktif lainnya.

“Jangan sampai masih ada rumah yang terang lampunya, tetapi gelap peluang ekonominya,” tegas Renny.

Ia menambahkan, garis kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat sekitar Rp558 ribu per kapita per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial.

Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Renny menilai ukuran keberhasilan pembangunan perlu diperluas. Pemerintah tidak cukup melihat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga perlu mengukur berapa banyak keluarga miskin yang berhasil mandiri, memperoleh pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan dasar.

“DPRD Jatim juga perlu memastikan APBD tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan mobilitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya. info/red