Pemkab Kediri Lakukan Persiapan Hadapi Pemilihan Bupati 2029

Kediri – Pemilihan bupati (pilbup) di Kabupaten Kediri memang baru digelar 2029 nanti. Namun, Pemkab Kediri mulai melakukan persiapan. Yaitu mencicil anggaran pelaksanaan mulai tahun depan.

Alasannya karena anggaran yang dibutuhkan sangat abesar. Pesta demokrasi lima tahunan itu minimal akan menyedot dana Rp 120 miliar.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pun kemarin (5/11) menyerahkan rancangan peraturan daerah (raperda) dana cadangan ke DPRD Kabupaten Kediri. Dari total kebutuhan sekitar Rp 120 miliar, pemkab mencadangkan Rp 100 miliar di antaranya.

“Biar tidak membebani anggaran dalam satu waktu, kami cicil mulai 2026,” kata Dhito ditemui di Graha Lila Catering usai rapat paripurna kemarin.

Pemkab, lanjut Dhito, bisa saja baru mencadangkan anggaran mulai 2027 atau 2028 nanti. Namun, jika pencadangan baru dilakukan mendekati pelaksanaan pilbup, kebutuhan anggarannya akan sangat besar.

Karenanya, pemkab memutuskan mencicil anggaran mulai 2026. Rinciannya, tahun depan senilai Rp 20 miliar. Kemudian 2027 dan 2028 masing-masing Rp 40 miliar. Dengan demikian, anggaran pilkada sudah siap setahun sebelum tahapan pelaksanaan.

Dhito memastikan, anggaran pilkada sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karenanya, pemkab harus melakukan perencanaan secara bertahap.

Pria yang memimpin Kabupaten Kediri untuk periode kedua itu menegaskan, dirinya tidak akan memajukan keluarganya di pilkada mendatang. Hal itu pula yang membuat dia berani memastikan pencadangan anggaran pilkada ini bukan untuk kepentingan pribadi.

“Saya bukan tipe orang yang berkata A lalu hasilnya B. Kalau saya bilang A, ya A. Saya tegaskan, saya tidak akan memajukan keluarga atau siapa pun,” tandasnya.

Plt  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri M. Erfin Fatoni menambahkan, rencana pencadangan dana pilkada sudah disiapkan sejak awal. Tujuannya agar beban keuangan daerah tidak menumpuk saat pelaksanaan pilkada.

“Jika pencadangan dilakukan terlalu mepet, misalnya baru dimulai pada 2028 atau 2029, jumlah yang harus disisihkan akan sangat besar dan bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dengan mulai mencadangkan sejak 2026, beban anggaran akan lebih ringan dan pelayanan publik tetap berjalan,” terang Erfin.

Pilkada 2024 jadi pengalaman berharga bagi Pemkab Kediri. Saat itu, dana cadangan pilkada baru disiapkan dua tahun jelang pelaksanaan. Akibatnya, ruang fiskal Pemkab Kediri menjadi sempit.

“Sekarang kami ingin lebih siap dan proporsional dalam perencanaan,” paparnya.

Setiap daerah diakui Erfin memiliki strategi masing-masing dalam menyiapkan anggaran pilkada. Kabupaten Kediri memilih memulai lebih awal agar tidak terbebani di tahun pelaksanaan. Apalagi, sistem pencadangan juga memberi ruang untuk menjaga stabilitas keuangan. Sehingga, kualitas layanan publik tidak terdampak.

Bagaimana jika anggaran yang disiapkan nanti sisa? Erfin menyebut dana akan dikembalikan ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Tidak masuk sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).

“Pada pilkada sebelumnya, KPU mengembalikan sisa sekitar Rp18 miliar. Sementara dari bawaslu jumlahnya lebih kecil,” jelasnya.