
Surabaya – Meningkatkan kualitas produk menjadi salah satu kunci bagi UMKM untuk bertahan di tengah persaingan pasar. Namun, produk yang berkualitas saja belum cukup.
Pelaku usaha juga perlu memahami aturan persaingan agar bisnis dapat berkembang secara mandiri tanpa terjebak praktik yang merugikan. Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha, kepada sekitar 50 pelaku UMKM sektor olahan pangan dalam kegiatan literasi penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) di Surabaya.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM tersebut, Eugenia menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan pelaku usaha.
“Penerapan HACCP tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar produksi, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang kerja sama dengan mitra bisnis. Dengan standar yang lebih baik, produk UMKM diharapkan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif,” ujarnya, Minggu (15/11).
Meski demikian, peningkatan kualitas produk perlu dibarengi pemahaman mengenai aturan persaingan usaha. Eugenia mengingatkan bahwa pelaku UMKM juga terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sejumlah praktik yang dilarang dalam aturan tersebut antara lain kesepakatan penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, kartel, perjanjian tertutup, hingga persekongkolan tender.
Karena itu, pelaku UMKM perlu memiliki kemandirian dalam menentukan strategi bisnis, mulai dari penetapan harga, jumlah produksi, hingga wilayah pemasaran. Keputusan tersebut harus dilakukan secara independen tanpa membuat kesepakatan dengan pesaing yang berpotensi membatasi persaingan.
Selain persoalan persaingan usaha, KPPU juga mengingatkan pentingnya hubungan kemitraan yang sehat antara UMKM dan perusahaan besar.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan dapat menjadi salah satu jalan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Melalui kerja sama tersebut, pelaku usaha kecil berpeluang memperoleh transfer teknologi, pelatihan, serta akses pasar yang lebih luas.
Namun, kerja sama itu harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. UMKM juga perlu tetap memiliki kemandirian dalam menjalankan bisnisnya agar tidak terjebak dalam hubungan kemitraan yang justru menimbulkan ketergantungan atau merugikan pihak yang lebih kecil.
Persoalan ketimpangan posisi antara UMKM dan perusahaan besar turut mengemuka dalam sesi diskusi. Salah satu peserta menanyakan bagaimana mekanisme pengaduan apabila pelaku UMKM menghadapi dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan dengan skala bisnis lebih besar.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Eugenia menjelaskan bahwa penanganan perkara oleh KPPU dapat berasal dari laporan masyarakat maupun inisiatif lembaga tersebut.
Pelaku usaha yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran perlu menyiapkan dokumen serta bukti pendukung. Proses pelaporan tidak dipungut biaya. Sementara itu, penyelesaian perkara hingga tahap pemeriksaan dan persidangan rata-rata dapat berlangsung sekitar satu tahun.
Eugenia menegaskan terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan pelaku UMKM agar usahanya dapat tumbuh berkelanjutan, yakni keamanan produk, keuntungan usaha, dan kemandirian.
Keamanan produk menjadi dasar untuk membangun kepercayaan konsumen. Keuntungan diperlukan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan, sedangkan kemandirian memberikan keleluasaan bagi pelaku UMKM dalam menentukan keputusan dan strategi bisnisnya.
Melalui pemahaman terhadap standar keamanan pangan dan aturan persaingan usaha, UMKM diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga memiliki fondasi bisnis yang kuat. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat tumbuh sebagai usaha yang mandiri, memiliki posisi tawar lebih baik, serta mampu bersaing secara sehat di tengah dinamika pasar. Info/red

Berita Lainnya
BI Jatim Ajak Masyarakat Memperingati Hari Pahlawan Dengan Mencintai Rupiah
Bank Indonesia Resmi Tunjuk Bank of China Jadi Bank Kliring Yuan di Indonesia
OJK Jatim Catat Kredit Perbankan Jatim Tumbuh, Laporan Penipuan Keuangan Capai 99 Ribu