OJK Jatim Catat Kredit Perbankan Jatim Tumbuh, Laporan Penipuan Keuangan Capai 99 Ribu

Surabaya – Penyaluran kredit perbankan di Jatim mencapai Rp 649,95 triliun hingga September 2026 atau tumbuh 4,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 6,24 persen menjadi Rp 874,68 triliun.

Meski menunjukkan pertumbuhan positif, perkembangan industri jasa keuangan di Jawa Timur masih dibayangi tingginya ancaman kejahatan keuangan digital. Tercatat sebanyak 99.347 laporan penipuan atau scam yang berasal dari Jawa Timur masuk ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga 30 September 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan sektor jasa keuangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat terlindungi ketika menggunakan layanan keuangan.

Plt Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim Horas V.M. Tarihoran menyampaikan perkembangan tersebut dalam Media Briefing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jawa Timur Triwulan IV 2026 di Surabaya, Rabu (11/11).

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan untuk membahas perkembangan ekonomi serta kondisi sektor keuangan di Jawa Timur.

Horas mengatakan pertumbuhan sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Peningkatan aktivitas keuangan juga perlu diimbangi dengan penguatan integritas industri dan perlindungan konsumen.

Menurut dia, besarnya penyaluran kredit, aset, maupun transaksi keuangan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan industri jasa keuangan.

Pertumbuhan tersebut harus mampu menggerakkan sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi justru semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Kredit Perbankan Masih Didominasi Rumah Tangga dan Perdagangan

Dari sisi intermediasi, perbankan Jawa Timur masih menunjukkan kinerja positif dengan dukungan permodalan yang kuat. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 27,85 persen.

Penyaluran kredit terbesar masih mengalir ke sektor rumah tangga dengan porsi 29,95 persen. Berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 24,64 persen serta industri pengolahan sebesar 20,09 persen.

Sementara itu, kualitas kredit perbankan masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bruto sebesar 3,80 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan perbankan masih memiliki ruang untuk menjalankan fungsi intermediasi, terutama dalam mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi produktif di Jawa Timur.

Di pasar modal, jumlah investor asal Jawa Timur mencapai 3,59 juta orang atau tumbuh 69,01 persen. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak ketiga secara nasional.

Hingga September 2026, sebanyak 58 perusahaan asal Jawa Timur telah tercatat sebagai emiten dengan nilai penghimpunan dana melalui penawaran umum perdana saham (IPO) mencapai Rp15,05 triliun. Sementara itu, pendanaan melalui securities crowdfunding (SCF) tercatat sebesar Rp69,83 miliar.

Pada industri perasuransian, nilai premi hingga Agustus 2026 mencapai Rp13,99 triliun atau tumbuh 31,74 persen.

Adapun outstanding pendanaan pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech lending tumbuh 12,19 persen. Meski demikian, OJK tetap mencermati risiko gagal bayar pada industri tersebut.

Penipuan Keuangan Jatim Tertinggi Ketiga Nasional

Di tengah meningkatnya aktivitas keuangan digital, ancaman penipuan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data IASC periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026, Jawa Timur mencatat 99.347 laporan penipuan. Jumlah tersebut menempatkan provinsi ini pada posisi ketiga terbanyak secara nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Laporan terbanyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Modus yang paling banyak dilaporkan meliputi penipuan transaksi belanja atau jual beli daring, panggilan palsu dengan mengatasnamakan pihak tertentu (fake call), serta penipuan berkedok investasi.

Secara nasional, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) telah menghentikan 1.222 entitas ilegal. Jumlah tersebut terdiri atas 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya.

OJK bersama anggota Satgas PASTI, perbankan, serta penyelenggara sistem pembayaran terus memperkuat koordinasi melalui IASC. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penelusuran aliran dana dan pemblokiran rekening yang digunakan dalam tindak penipuan.

Masyarakat yang menjadi korban penipuan keuangan diimbau segera melapor melalui kanal resmi IASC agar proses penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Literasi dan Akses Keuangan Terus Diperluas

Selain menjaga stabilitas industri, OJK juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan formal secara aman dan bertanggung jawab.

Melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK bersama berbagai pemangku kepentingan telah menggelar 6.467 kegiatan edukasi sejak Agustus 2024 hingga Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjangkau sekitar 1,43 juta peserta.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga mencatat 12,43 juta rekening dengan nilai simpanan mencapai Rp4,69 triliun.

Sementara itu, program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menjangkau 120 ribu debitur dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp3,74 triliun.

Dalam pengembangan ekonomi daerah, hingga triwulan III 2026 telah direalisasikan kredit atau pembiayaan perbankan sebesar Rp88,14 miliar untuk pengembangan sejumlah komoditas. Dari jumlah tersebut, Rp4,09 miliar di antaranya memperoleh penjaminan dari Jamkrida Jawa Timur.

Nilai pertanggungan asuransi ternak sapi juga tercatat mencapai Rp10,08 miliar. OJK turut mendorong pengembangan ekosistem komoditas pisang Cavendish di Banyuwangi.

Adapun dalam pelayanan konsumen, Kantor OJK se-Jawa Timur mencatat 1.238 layanan selama Januari hingga September 2026. Layanan tersebut terdiri atas 434 permintaan informasi, 427 pengaduan, dan 377 pertanyaan.

OJK Perkuat Reformasi Industri Jasa Keuangan

Di tingkat nasional, OJK juga terus mendorong reformasi sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal, melalui peningkatan transparansi, integritas, likuiditas, dan penegakan hukum.

Sejumlah kebijakan yang ditempuh antara lain memperpanjang kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027, menyempurnakan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC), serta memperkuat pengawasan perdagangan untuk mendeteksi transaksi tidak wajar dan perdagangan terkoordinasi.

Selain itu, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026–2030 pada 2 Oktober 2026.

OJK juga menerbitkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030 pada 29 Oktober 2026.

Horas menegaskan, koordinasi antarlembaga dan dukungan media diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Menurut dia, sektor jasa keuangan tidak cukup hanya tumbuh dari sisi aset dan aktivitas bisnis, tetapi juga harus sehat, berintegritas, inklusif, serta mampu memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Kepercayaan publik adalah fondasi utama industri jasa keuangan. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar komitmen,” katanya.

Melalui koordinasi bersama BI, LPS, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, OJK berupaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan.info/red