Firman Jaya Daeli Paparkan Makna Pancasila dalam Diskusi Kebangsaan di Surabaya

Surabaya, Pustakalewi News – Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Firman Jaya Daeli menjadi narasumber utamal dalam diskusi kebangsaan bertajuk “Pancasila dalam Situasi Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terkini“. Diskusi digelar Jumat malam (21/08) di Rivero Cafe, Jalan Manyar Rejo III No. 15, Surabaya.

Beberapa lembaga yang menjadi penggagas acara tersebut, antara lain Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Surabaya, Gerakan Pembumian Pancasila, Majalah Berkat, dan Rumah Bhinneka. Acara yang berlangsung mulai pukul 18.30 hingga 21.00 WIB itu diadakan secara gratis dengan tujuan melibatkan sebanyak mungkin orang untuk menggali relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi dinamika kebangsaan dan tantangan ketahanan nasional saat ini.

Diskusi dibuka oleh Ronny Mustamu, Direktur Quadrant Consulting, sekaligus Ketua PIKI Kota Surabaya dengan narasumber utama Firman Jaya Daeli selaku ketua dewan pembina Puspolkam Indonesia. Dalam paparannya, Firman membahas tentang awal mula Republik Indonesia menciptakan nilai-nilai Pancasila. Ia menjelaskan bahwa Pancasila lahir pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 melalui pidato Ir. Soekarno yang mengusulkan lima sila sebagai dasar negara merdeka.

Gagasan tersebut kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, dan akhirnya disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI setelah sila pertama diubah dari “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil musyawarah dan kompromi para pendiri bangsa, yang menggali nilai-nilai asli Indonesia seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah untuk menjadi pijakan filosofis negara.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa mendalami Pancasila secara ideologi berarti memahaminya sebagai sistem nilai dasar yang menjadi pandangan hidup, jiwa, dan tujuan bangsa Indonesia, bukan sekadar hafalan. Secara ideologis, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara (fundamen hukum dan moral), pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, pedoman dalam mengambil kebijakan serta menyelesaikan masalah kebangsaan, serta filter terhadap pengaruh asing yang bertentangan dengan kepribadian Indonesia. Pendalaman ini menuntut penerapan nilai-nilai kelima sila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dijadikan rujukan utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kebangsaan yang terus berkembang.

Firman juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila terhubung erat dengan pengorbanan rakyat Indonesia yang telah menumpahkan darah bagi negara. Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan dan keutuhan Republik Indonesia sebagai wujud implementasi nilai-nilai tersebut.

Sementara itu, narasumber lainnya, Dr. Himawan Estu Bagijo, SH, MH, menyampaikan pandangannya mengenai Sosiologi Pancasila. Menurutnya, Sosiologi Pancasila adalah cabang kajian yang memandang Pancasila sebagai cerminan struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia, bukan sekadar dokumen hukum atau ideologi formal. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila lahir dari realitas sosial masyarakat yang majemuk, sehingga penerapannya harus mempertimbangkan dinamika hubungan antargolongan, adat istiadat, dan interaksi sosial di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, Pancasila tidak hanya dijadikan pedoman negara, tetapi juga alat untuk membaca dan menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti kesenjangan, konflik horizontal, dan perubahan budaya yang terjadi di masyarakat.

Di tengah diskusi, hadir pula Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, yang turut merespons dengan menyoroti permasalahan setempat yang dinilainya melenceng dari nilai-nilai Pancasila secara geografis. Ia mengungkapkan bahwa setiap desa-desa di wilayah pinggiran mengalami keresahan akibat ketidaklayakan tempat tinggal, dan bahkan terdapat permasalahan terkait gereja yang memicu ketegangan di masyarakat. Menurut Yordan, hal ini mencerminkan terjadinya kesenjangan sosial yang nyata di lingkungan sekitar. Ia menekankan bahwa meskipun Republik Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, namun belum memiliki cara yang efektif untuk memprogramkan nilai-nilai tersebut kepada rakyat secara menyeluruh, sehingga implementasinya masih terasa timpang di berbagai daerah.

Sepanjang acara berlangsung, suasana diskusi terlihat sangat hangat dan interaktif. Para peserta yang datang dari berbagai latar belakang tampak antusias menyimak dan tidak sedikit yang mengajukan pertanyaan mendalam kepada para narasumber. Ketertarikan ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat hidup, terutama di tengah generasi muda yang haus akan pemahaman kebangsaan yang utuh dan aplikatif.

Diskusi yang berakhir pukul 21.00 WIB itu ditutup dengan harapan besar agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi bahan perenungan, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Para penggagas acara berpesan bahwa ketahanan nasional bukan semata tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan, forum-forum serupa terus digalakkan di berbagai daerah agar semangat kebangsaan tetap menyala dan Indonesia senantiasa kokoh berdiri di tengah badai tantangan zaman, menuju masa depan yang adil, makmur, dan bermartabat.

(Pramodya)