Buleks Ajak Warga Surabaya Bersama Kawal Program Hunian Layak

Surabaya – Pasca ditetapkannya Perda Hunian Layak dalam Rapat Paripurna perdana usai libur Lebaran 1447 Hijriah, Senin (30/3)lalu, sorotan tajam datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono. Pria yang akrab disapa Haji Buleks ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar program tersebut benar-benar tepat sasaran.

Menurut Buleks, implementasi Perda Hunian Layak harus berpihak pada warga yang selama ini hidup di bawah standar kelayakan. Ia mengingatkan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak telah diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Hunian Layak itu seharusnya untuk warga yang selama ini kehidupannya tidak layak agar menjadi layak. Kriterianya harus diawasi dan diseleksi ketat. Jangan sampai ada ‘titipan’ atau sekadar dijadikan ajang investasi,” tegas Buleks saat dimintai tanggapan, Selasa (7/04).

Waspadai Modus Rusunami dan Manipulasi Data

Buleks mendorong Pemkot Surabaya untuk lebih proporsional dan selektif dalam mendistribusikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Ia menyoroti potensi penyimpangan di mana individu yang sudah mapan atau memiliki rumah pribadi justru ikut mengantre program ini.

“Contohnya, ada anak tunggal yang seolah-olah menumpang tinggal dengan orang tua agar terlihat butuh hunian, padahal secara ekonomi mampu. Hal-hal seperti ini perlu diawasi agar tidak salah sasaran,” imbuhnya.

Ia pun meminta pemerintah memberikan sanksi tegas (punishment) bagi warga yang terbukti memanipulasi data demi mendapatkan fasilitas hunian tersebut. “Harus ada efek jera bagi mereka yang sebenarnya mampu tapi mengaku tidak mampu,” katanya.

Sentil Hotel Berkedok Kos di Kawasan Elit

Tak hanya soal hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Buleks juga mengkritisi menjamurnya bisnis rumah kos di kawasan elit yang fasilitasnya setara hotel berbintang. Ia mencurigai adanya praktik penghindaran pajak melalui modus ini.

“Ada kos-kosan dengan biaya melebihi hotel, punya fasilitas laundry, makanan sesuai pesanan, hingga kamar mandi dengan bath up dan air hangat. Bukankah itu hotel berkedok kos-kosan? Hotel bayar pajak, lalu apa kontribusi kos-kosan mewah ini ke pemerintah?” tanya Buleks retoris.

Ia mendesak pemerintah segera melakukan pengecekan lapangan terhadap kos-kosan skala besar untuk memastikan tidak ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel.

Ajak Masyarakat Berani Melapor

Menutup pernyataannya, Buleks mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjadi mata dan telinga pemerintah. Ia menghimbau warga agar tidak ragu melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian peruntukan dalam program Hunian Layak maupun praktik bisnis properti yang menyalahi aturan.

“Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat harus berani melapor jika melihat ada warga mampu yang mengambil jatah Rusunami. Kita butuh transparansi agar program ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” pungkasnya. info/red