Pedagogi Ekologis dan Etika Kemanusiaan, Refleksi Kritis Airlangga Pribadi Kusman dalam Seminar Nasional AIPI-UKWMS

Surabaya, Pustakalewi News – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bersama Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) menyelenggarakan Seminar Nasional, Bedah Buku, dan Pameran bertajuk “Pendidikan Ekologi dan Etika Kemanusiaan: Suatu Keniscayaan bagi Perubahan Budaya Tata Kelola Kawasan“. Acara yang berlangsung di Ruang Teater Barat, Kampus Pakuwon City UKWMS, , menghadirkan salah satu narasumber civitas akademika Universitas Airlangga, Prof. Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D., pada sesi pertama yang membahas Etika Kemanusiaan dalam Tata Kelola Kawasan. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan materi tentang Pedagogi Ekologis untuk Generasi Z, dengan fokus pada komunikasi antara manusia dengan alam sekitar, termasuk hewan dan tumbuhan.

Prof. Airlangga merupakan akademisi sekaligus praktisi kebijakan publik yang saat ini menjabat sebagai Kepala Program Pascasarjana Ilmu Politik di FISIP Universitas Airlangga sejak 2025. Dengan latar belakang pendidikan doktoral dari Asia Research Center, Murdoch University Australia, serta gelar magister dan sarjana ilmu politik dari Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga, ia memiliki rekam jejak panjang di bidang tata kelola pemerintahan dan demokrasi. Sejak 2016, ia dipercaya sebagai Direktur Centre for Governance and Citizenship Studies Unair, dan pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia pada periode 2016–2018.

Selain itu, pengalamannya dalam proses seleksi penyelenggara pemilu sangat signifikan, antara lain sebagai Anggota Tim Seleksi KPU RI dan Bawaslu RI pada 2021–2022, Ketua Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada 2018, serta Ketua Tim Navigasi dan Transisi Gubernur Jawa Timur Terpilih pada 2018. Di ranah publikasi, ia menulis buku The Vortex of Power yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada 2019 dan Merahnya Ajaran Bung Karno yang diterbitkan oleh GDN pada 2023, serta rutin menyumbangkan opini di media nasional dan internasional seperti The Jakarta Post, Kompas, dan Jakarta Globe. Kombinasi antara pengalaman kelembagaan, keterlibatan dalam proses politik elektoral, dan produktivitas akademik menunjukkan bahwa ia adalah tokoh yang berpengaruh dalam kajian politik dan kebijakan di Indonesia.

Dalam pemaparannya yang bertajuk Pendidikan Ekologi Pembebasan, Prof. Airlangga mengajukan pandangan kritis bahwa krisis ekologi saat ini, yang ia letakkan dalam konteks Antroposen, bukanlah sekadar persoalan lingkungan fisik, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam cara manusia mengorganisasi ekonomi, politik, dan kehidupannya secara keseluruhan. Karena itu, ia menegaskan bahwa pendidikan ekologi tidak boleh berhenti pada transfer informasi tentang iklim dan alam, tetapi harus bergerak menuju transformasi kesadaran.

Dengan mengacu pada tesis pedagogi Marhaenis, ia meyakini bahwa pendidikan sejati adalah proses pembebasan, yaitu ketika pengetahuan mampu mengubah cara pandang seseorang terhadap realitas, melahirkan subjek-subjek yang berdaulat, dan mendorong praksis kolektif untuk mengubah struktur kehidupan yang timpang. Pada akhirnya, pendekatan ini menuntut tiga tahap gerakan, yaitu mengetahui krisis, memahami krisis, dan mengubah krisis, sehingga pendidikan ekologi tidak hanya menjadi wacana, melainkan kekuatan nyata bagi perubahan sosial-politik yang berakar pada keadilan dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, dalam pandangan Airlangga, Antroposen tidak hanya dipahami sebagai era geologis, tetapi lebih sebagai krisis publik yang menyentuh fondasi kehidupan bersama. Ia menilai bahwa krisis ekologis saat ini memperlihatkan bagaimana republik kehilangan pijakan pada kehidupan konkret rakyat, karena kebijakan dan tata kelola negara cenderung mengabaikan realitas sehari-hari masyarakat yang bergantung pada alam. Salah satu akar persoalannya adalah ekstraktivisme, yaitu praktik pembangunan yang mereduksi alam menjadi sekadar komoditas, sehingga pertumbuhan ekonomi dipisahkan secara paksa dari keberlanjutan kehidupan.

Kondisi ini menghasilkan relasi kekuasaan yang timpang, di mana keputusan tentang sumber daya alam sering diambil tanpa melibatkan publik dan lebih menguntungkan segelintir pihak, sementara dampak ekologisnya justru ditanggung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, menurutnya pendidikan ekologi harus dijalankan sebagai pendidikan politik, yang tidak hanya mengajarkan tentang lingkungan, tetapi juga mengungkap siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung biaya ekologis. Dengan demikian, pendidikan ekologi menjadi alat penting untuk membangun kesadaran kritis dan mendorong tata kelola yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kehidupan rakyat banyak.

Di sisi lain, Prof. Airlangga juga menemukan makna baru dari kata “Merdeka”, bahwa merdeka adalah kerja yang berdaulat, yaitu kerja dalam membangun lingkungan menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Baginya, dari kemerdekaan menuju politik dibutuhkan kesadaran, organisasi, dan berbagai elemen lain yang saling mendukung untuk mewujudkan perubahan yang nyata.

Sementara itu, pedagogi kebudayaan menyoroti penyediaan kebutuhan rumah tangga, sekolah, atau tempat kerja, yang menunjukkan bahwa kebudayaan dan peradaban manusia juga dibangun di atas fondasi ekologis. Dengan menghadirkan ketiga kategori ini, Airlangga ingin menegaskan bahwa memori ekologis bukanlah ingatan abstrak, melainkan pengakuan atas fakta sehari-hari bahwa seluruh aspek kehidupan, mulai dari biologis, sosial, hingga kultural, selalu bersandar pada lingkungan. Hikayat atau cerita tradisional tentang kehidupan manusia sejatinya adalah catatan tentang relasi timbal balik antara manusia dan alam, yang kini perlu dihidupkan kembali sebagai dasar untuk membangun kesadaran ekologis yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

(AIPI / Pramodya)