Mengenal Dody Hanggodo, Menteri dari Demokrat Asli Jawa Timur

Surabaya – Baru baru ini publik dikagetkan dengan gaya ceplas ceplos salah satu Menteri Kabinet Prabowo-Gibran. Dia adalah Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang ternyata Putra kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, 7 Februari 1966.

Pria berkacamata tersebut sebelumnya dikenal sebagai profesional dengan pengalaman panjang di sektor energi, bisnis, dan infrastruktur. Sebelum kemudian bergabung dengan Partai Demokrat. Dody sempat menempuh pendidikan S1 Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan meraih gelar Master of Petroleum Engineering dari The University of Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Sebelum masuk pemerintahan, ia mengawali karier sebagai Petroleum Engineer di Asamera Oil Co. pada 1989.

Pengalaman profesionalnya kemudian berkembang ke sektor perbankan dan korporasi. Dody pernah berkarier di Citibank dan terlibat dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Pada 2011–2015, ia menjabat Director Commercial & Business Development PT Indika Indonesia Resources. Setelah itu, ia aktif sebagai konsultan bisnis dan pernah menduduki posisi komisaris di perusahaan sektor pertambangan.

Di dunia politik, Dody tercatat sebagai kader Partai Demokrat. Pada struktur DPP Partai Demokrat periode 2025–2030, Dody dipercaya sebagai salah satu Wakil Ketua Umum di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Posisi tersebut sejajar dengan Edi Baskoro Yudhoyono dan Teuku Riefki Harsya (Menteri Ekonomi Kreatif) dan Dede Yusuf.

Posisi tersebut menandai peralihan Dody dari kalangan profesional dan pengusaha ke panggung politik nasional. Namun, karier politiknya berjalan berdampingan dengan tugasnya sebagai Menteri PU yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pembangunan infrastruktur nasional.

Ada yang banyak tak diketahui kesehariannya Dody Hanggono saat weekend tiba. Ia ternyata sering pulang di Kota Surabaya. Maklum pejabat ini punya aset seluas 375 m2 di Kota Surabaya yang ditempatinya bersama sang istri dan keluarga.

Di Kementerian PU, salah satu perhatian Dody adalah pembenahan tata kelola dan penguatan integritas internal. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan pengawasan internal, kepatuhan aparatur, serta sistem pelaporan dugaan pelanggaran. Kementerian PU juga menempatkan pembangunan budaya integritas sebagai bagian dari agenda pencegahan korupsi.

Gebrakan Dody dalam pembenahan internal semakin terlihat ketika ia berbicara terbuka mengenai persoalan disiplin dan dugaan praktik korupsi di lingkungan kementerian. Ia menyatakan bahwa perkara yang telah masuk tahap final diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan internal tidak hanya diselesaikan melalui mekanisme administratif, tetapi juga dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran.

Dody juga melakukan pembenahan organisasi melalui mutasi dan evaluasi terhadap aparatur. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki internal kementerian dan menindak pelanggaran disiplin. Dalam proses tersebut, ia menegaskan komitmen untuk terus membersihkan Kementerian PU dari praktik-praktik yang dapat merusak tata kelola pemerintahan.

Selain itu, penguatan kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu instrumen penting dalam agenda pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian PU. Penguatan integritas tersebut sejalan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan latar belakang profesional di sektor energi, pengalaman bisnis, serta posisi politiknya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dody Hanggodo kini menghadapi tantangan besar di Kementerian PU. Selain mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, ia dituntut memastikan anggaran pembangunan dikelola secara efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Bagi Dody, pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai jalan, jembatan, bendungan, irigasi maupun bangunan fisik. Tata kelola yang bersih menjadi bagian penting agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. info/red