KONI Kabupaten Tasikmalaya Mantapkan Komitmennya di Porprov Jabar 2026

Tasikmalaya – Di tengah keterbatasan anggaran. KONI Kabupaten Tasikmalaya komitmen untuk tetap mengandalkan atlet putra daerah menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tasikmalaya,

Erry Purwanto memastikan Tasikmalaya tidak akan merekrut atlet dari luar daerah demi menjaga marwah pembinaan lokal.

Melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Erry menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Daerah dan DPRD agar memberikan keberpihakan nyata terhadap pembangunan olahraga, sejalan dengan amanat Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022.

“Keberpihakan terhadap olahraga sejatinya adalah keberpihakan terhadap generasi muda. Menyongsong Porprov 2026, Tasikmalaya berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola organisasi serta memperkuat sistem pembinaan olahraga,” ujarnya.

Erry menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa kolaborasi yang kuat antara KONI, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Ia mengajak semua pihak untuk mengesampingkan ego sektoral dan menjadikan olahraga sebagai kepentingan bersama.

“Kita harus bersatu, bersinergi, dan memajukan olahraga bersama-sama. Dengan kebersamaan itu, kami yakin Tasikmalaya mampu meraih prestasi membanggakan di Porprov 2026,”ujar Erry.

Pada Babak Kualifikasi (BK) Porprov, kontingen Kabupaten Tasikmalaya berhasil mengoleksi total 56 medali, terdiri dari 11 medali emas, 22 perak, dan 23 perunggu. Dari 42 cabang olahraga yang mengikuti BK Porprov, sebanyak 22 cabang berhasil menyumbangkan medali.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para atlet, pelatih, serta jajaran KONI atas pengorbanan dan kerja keras yang telah menghasilkan prestasi, khususnya raihan medali emas. “Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa tahun 2026 akan dihadapkan pada situasi nasional yang menuntut efisiensi anggaran, seiring dengan fokus kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kebijakan daerah, termasuk keterbatasan alokasi anggaran untuk KONI,” ujar Cecep. info/red