Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi anak-anak. Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) pun mengimplementasikan Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan pendekatan humanis untuk masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui beberapa inisiatif. Termasuk pengaktifan kembali Puskesmas Pembantu (Pustu) di setiap kelurahan.
“Pustu ini membina Posyandu Keluarga yang melayani skrining untuk anak-anak hingga lansia. Dengan mendekatkan layanan, masyarakat diharapkan lebih mudah melakukan deteksi dini kesehatannya. Prinsipnya, tidak menunggu sakit baru berobat,” kata Nanik, Minggu (23/6/2024).
Nanik juga menjelaskan bahwa ILP berfokus pada tiga hal. Yakni, pemantauan wilayah setempat, mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, dan menyediakan layanan kesehatan sesuai siklus hidup. Lebih dari itu, Posyandu Keluarga tidak hanya melayani anak-anak tetapi juga kesehatan lansia.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, Dinkes bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas untuk melaksanakan program tes darah bayi, yang dikenal sebagai Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).
Program ini wajib dilakukan pada semua bayi yang baru lahir usia 48-72 jam dengan mengambil sampel darah dari tumit bayi. Tujuannya untuk deteksi dini kelainan hormon tiroid yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
“Tes darah ini diharapkan bisa mendeteksi secara dini gangguan tumbuh kembang bayi. Bila terdeteksi ada kelainan, intervensi dapat dilakukan lebih dini sehingga gangguan dapat diminimalisir,” jelas Nanik.
Layanan kesehatan di Kota Surabaya mengedepankan pendekatan yang penuh kasih sayang. Anak-anak diperlakukan dengan empati dan perhatian, menciptakan lingkungan yang ramah anak dengan warna-warni dan keceriaan untuk meredakan kecemasan mereka.
Berita Lainnya
KPPU Dorong BUMN Ikuti Program Kepatuhan Persaingan Usaha
Presiden Naikkan Upah Minimum Nasional 6,5 Persen, Kadin Jatim: Semakin Beratkan Pelaku Usaha
Hambat Program Hilirisasi Prabowo, BHS Siap Kawal di DPR Hingga ke Presiden