Pemkot Surabaya Hubungkan 69 Rumah Sakit dalam Satu Platform Kesehatan

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat integrasi layanan kesehatan melalui pengembangan sistem Satu Data Kesehatan Surabaya yang akan menghubungkan seluruh rumah sakit di Kota Pahlawan dalam satu platform terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, data mengenai kapasitas rumah sakit, jumlah tenaga kesehatan, ketersediaan ambulans hingga sebaran penyakit dapat dipantau secara real time. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat koordinasi antar fasilitas kesehatan di Surabaya.

Gagasan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat membuka Forum Koordinasi Rumah Sakit se-Surabaya yang dihadiri perwakilan dari 69 rumah sakit di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Eri, sistem satu data kesehatan tidak hanya menjadi milik pemerintah daerah, melainkan menjadi basis data bersama yang dapat dimanfaatkan seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Ini bukan data milik pemerintah kota, tetapi milik bersama. Dengan satu data, kita bisa mengetahui jumlah dokter, ambulans, hingga rumah sakit mana yang mendampingi wilayah tertentu. Semua bisa saling mendukung untuk pelayanan warga Surabaya,” ujarnya.

Melalui integrasi tersebut, Pemkot Surabaya juga ingin memperkuat berbagai program kesehatan yang telah berjalan, seperti Satu RW Satu Tenaga Kesehatan (Nakes), Satu Kelurahan Satu Ambulans, serta layanan Tim Gerak Cepat (TGC) yang terhubung dengan Command Center 112.

Eri menilai sistem ini akan mengatasi persoalan rujukan pasien yang selama ini kerap terjadi akibat keterbatasan informasi kapasitas rumah sakit. Dengan data yang terhubung secara langsung, petugas dapat mengetahui rumah sakit yang masih memiliki kapasitas sehingga pasien darurat dapat segera mendapatkan penanganan.

“Jangan sampai pasien dibawa ke satu rumah sakit lalu ditolak karena penuh, kemudian berpindah lagi ke rumah sakit lain yang juga penuh. Di era digital seperti sekarang, informasi kapasitas layanan harus bisa diakses secara langsung agar pasien segera mendapatkan penanganan,” katanya.

Selain mendukung layanan kegawatdaruratan, sistem tersebut juga akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kepesertaan BPJS, kapasitas rumah sakit, hingga potensi antrean pasien di masing-masing wilayah.

Menurut Eri, integrasi data kesehatan juga menjadi instrumen penting dalam mendeteksi dini potensi wabah penyakit. Pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa keterhubungan data antar fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

“Kalau terjadi peningkatan kasus penyakit, kita bisa segera mengetahui wilayah mana yang terdampak dan kebutuhan apa yang harus disiapkan. Pengalaman Covid-19 mengajarkan bahwa data kesehatan harus terhubung dan dapat diakses bersama,” tegasnya.

Wali Kota Surabaya itu juga mengajak rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS untuk tetap berpartisipasi dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti penyediaan ambulans maupun keterlibatan tenaga medis dalam pendampingan kesehatan di tingkat RW.

Pemkot Surabaya menargetkan penguatan sistem Satu Data Kesehatan Surabaya dapat berjalan lebih masif dalam satu bulan ke depan dengan melibatkan seluruh rumah sakit yang beroperasi di Kota Pahlawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan forum koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antar rumah sakit sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi warga.

Menurutnya, kolaborasi seluruh rumah sakit sangat diperlukan untuk mengoptimalkan sistem rujukan, meningkatkan keselamatan pasien, serta menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan secara terpadu.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan layanan kegawatdaruratan melalui Command Center 112 dan Tim Gerak Cepat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Surabaya, laporan kesehatan menjadi panggilan terbanyak yang masuk ke layanan 112 dengan jumlah mencapai sekitar 37 ribu kasus trauma setiap tahun, belum termasuk kasus kedaruratan non-trauma lainnya.

“Dengan jumlah kasus sebesar itu, layanan kegawatdaruratan tidak mungkin hanya ditangani tiga rumah sakit milik Pemkot Surabaya. Karena itu, keterlibatan seluruh rumah sakit menjadi sangat penting agar layanan bisa berjalan lebih cepat dan merata,” jelas Billy.

Saat ini sistem Satu Data Kesehatan Surabaya telah diterapkan di tiga rumah sakit milik Pemkot Surabaya, yakni RSUD dr. Soewandhie, RS Bhakti Dharma Husada, dan RSUD Eka Candrarini. Ke depan, sistem tersebut akan diperluas ke seluruh 69 rumah sakit yang beroperasi di Surabaya, terdiri dari 68 rumah sakit darat dan satu rumah sakit terapung. info/red