Mensos: Sekolah Rakyat Solusi Pemerintah Atasi Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Surabaya – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan segera merealisasikan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh ilmu dan meningkatkan taraf hidup.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, program ini merupakan bagian dari arahan Presiden yang harus segera dijalankan.

“Untuk itu, kami meminta dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang akan digunakan sebagai tempat belajar,” kata Gus Ipul sapaan akrab Mensos Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/3/2025) malam.

Gus Ipul menyebut pihaknya masih berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur untuk meninjau aset-aset provinsi yang memungkinkan dijadikan lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Saifullah juga menyoroti bahwa hingga saat ini Jawa Timur belum memiliki aset-aset Kementerian Sosial , berbeda dengan provinsi lainnya.

Hal ini disebabkan karena aset-aset Kemensos di Jawa Timur telah diserahkan kepada pemerintah provinsi sejak era Presiden Gus Dur. Untuk itu, pihaknya kini tengah mencari solusi agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, Bu Khofifah sangat mendukung program ini. Bahkan, hanya dalam dua hari setelah rencana ini disampaikan, sudah dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang diperlukan,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat, sedangkan tingkat provinsi ditargetkan memiliki dua hingga lima sekolah. Namun, target tersebut tetap tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana di masing-masing daerah.

Gus Ipul juga memastikan,dari sisi tenaga pengajar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) sedang menyusun kurikulum yang sesuai agar Sekolah Rakyat dapat memberikan pendidikan yang berkualitas.

“Kami sudah menunjuk M Nuh sebagai Tim Formatur Program Sekolah Rakyat agar programnya berjalan sesuai rencana,” imbuhnya.

Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat, M. Nuh, menegaskan bahwa program ini memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin sebagai upaya nyata pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih luas.

“Perlu saya klarifikasi anggapan bahwa Sekolah Rakyat hanya ditujukan untuk orang miskin bisa dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan, bukan. Sekolah ini justru menjadi sarana bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan,” kata mantan Menteri Pendidikan ini.

Ia juga berharap masyarakat tidak merasa malu untuk mengakui kondisi ekonomi mereka, melainkan menjadikan kesempatan ini sebagai dorongan untuk maju.

“Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia dan memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki masa depan yang lebih baik,” tutup M Nuh. info/red