HIPKI Tagih Janji Pemerintah, Sudah 10 Tahun Lebih Terus Saja Bermanuver Masalah Kelapa Bulat

Surabaya – Pemerintahan Prabowo dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian nampaknya tdaik cukup serius dan punya nyali menangani masalah kelapa bulat yang makin lama makin langka dipasaran. Padahal  Indonesia sebagai negara penghasil kelapa lima besar dunia ternyata sampai saat ini belum memiliki kebijakan tata niaga bahan baku kelapa seperti pelarangan ekspor, pungutan ekspor dan lartas.

Pada bulan April 2025 lalu pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menerima  audiensi Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dalam rangka membahas kelangkaan bahan baku industri pengolahan kelapa di kantornya.

Dalam pertemuan tersebut Agus mengakui jika selama ini kelapa Indonesia lebih cenderung diekspor dalam bentuk kelapa bulat, lantaran belum adanya regulasi tata niaga. Meski begitu, eksportir kelapa hingga kini belum dipungut pajak sepersenpun.

“Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22, sehingga playing field antara eksportir dengan industri kelapa dalam negeri tidak sama,” kata Agus saat itu.

Agus pun mengaku khawatir, jika ekspor kelapa bulat dari Indonesia terus berlanjut, maka bisa menggeser pasar produk hilir kelapa Indonesia yang selama ini kuat di pasar global, dan digantikan oleh negara kompetitor yang mengambil bahan baku dari Indonesia sementara produk turunan atau hilir kelapa bulat nasional saat ini misalnya, minyak kelapa, desiccated coconut, nata de coco, santan kelapa atau coconut milk, konsentrat air kelapa, arang aktif, dan briket.

Sementara itu beberapa hari yang lalu Kamis (9/10/2025) usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Amran mengatakan Indonesia tak bakal lagi mengekspor kelapa utuh demi mengejar hilirisasi.

Pasalnya, selama ini ekspor kelapa utuh hanya menghasilkan Rp 24 triliun per tahun.  “Bila diolah jadi produk turunan seperti VCO (virgin coconut oil) dan santan, nilai tambahnya bisa melonjak hingga 100 kali lipat,” kata Amran.

Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja menyatakan pasca pertemuan dengan Menteri Agus sampai dengan saat ini belum ada kabar baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang ada pemerintah terus saja bermanuver. salah satunya dengan mengangkat Andi Amran Sulaiman yang menjabat sebagai Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga terkait dengan masalah kelapa ini sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau (Bapanas) .

“Masalah terkait kelapa ini sudah berlangsung 10 tahun lebih sejak Presiden SBY dan sampai saat ini masalah itu tidak kunjung selesai. Dampak yang dihadapi cukup serius bagi industri kelapa mulai dari industri kecil, menengah bahkan yang besar semua sudah terdampak. Banyak yang sudah gulung tikar dan tutup akibat tidak adanya bahan baku.” Terang Rudy.

Jika pemerintah tetap cuek dan tidak peduli maka dipastikan akan lebih banyak lagi yang gulung tikar. Sudah bisa dipastikan angka PHK dan pengangguran akan meningkat dengan jumlah yang cukup signifikan. Ada jutaan orang lebih di seluruh Indonesia  bergantung pada kelapa bulat.

“Saya harap pemerintah jangan cuma omon -omon dan segera bertindak, kami dapat informasi jika surat keputusan terkait kelapa bulat ini sudah ada di meja Presiden Prabowo untuk ditandatangani. Jadi tunggu apalagi, apakah pemerintah tega melihat rakyatnya harus menderita tanpa pekerjaan.” tambah Rudy. Info/red