Hasil Survei Terbaru: Kepuasan Pemerintahan Prabowo Turun di Bawah 50 Persen

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang masih memperoleh dukungan mayoritas publik. Tetapi, hasil survei sejumlah lembaga kredibel memotret bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerjanya menunjukkan penurunan signifikan. Survei terbaru Poltracking Indonesia mencatat hanya 55,1 persen masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yang lebih rendah adalah penilaian terhadap para pembantu presiden. Kepuasan publik terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan hanya mencapai 47 persen. Sebaliknya, 41,8 persen responden menyatakan tidak puas.

Survei Poltracking dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya jarak antara kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan kepuasan terhadap kinerjanya. Tingkat kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat masih 63,2 persen. Artinya, masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan yang berada di angka 55,1 persen.

Rapor kabinet juga diikuti dengan meningkatnya dorongan untuk melakukan evaluasi. Sebanyak 51,9 persen responden menilai Prabowo perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Hanya 27,9 persen yang menilai tidak perlu dilakukan perombakan.

Dari masyarakat yang menginginkan reshuffle, bidang ekonomi menjadi sektor yang paling banyak disebut, yakni 30,8 persen. Berikutnya bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan sebesar 22 persen. Alasan utama keinginan melakukan perombakan kabinet adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan, dengan angka 55,5 persen.

Persoalan ekonomi memang menjadi salah satu sumber utama ketidakpuasan publik. Poltracking mencatat 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama. Bahkan, 55,6 persen menilai harga kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir makin berat.

Masalah lapangan kerja juga menjadi sorotan. Sebanyak 57,3 persen responden menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran. Sementara itu, 51,6 persen menilai pemerintah belum berhasil menciptakan lapangan kerja.

Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), juga belum sepenuhnya mendapatkan penilaian positif. Popularitas program tersebut memang sangat tinggi, mencapai 93,9 persen. Namun, di antara responden yang mengetahui program MBG, 49,2 persen menyatakan tidak puas, sementara 46,4 persen menyatakan puas.

Sebanyak 44,6 persen responden bahkan menilai program MBG tidak perlu dilanjutkan, sedangkan 42,1 persen menginginkan program tersebut tetap berjalan.

Sebelumnya, gambaran mengenai menurunnya kepuasan publik juga terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Bahkan, survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen.

Angka tersebut turun tajam dibandingkan November 2025, ketika kepuasan terhadap kinerja Prabowo masih mencapai 81,2 persen. Dalam waktu sekitar sembilan bulan, kepuasan publik merosot sekitar 30 poin persentase.

SMRC menemukan persepsi terhadap kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor penting di balik penurunan kepuasan tersebut. Hampir separo responden, yakni 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk. Hanya 15,7 persen yang menilainya baik.

Anjloknya tingkat kepuasan itu juga tergambar dalam survei Indikator Politik Indonesia. Pada Januari 2026, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih cukup tinggi. Sebanyak 79,9 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Dua survei terbaru tersebut memberikan sinyal yang relatif serupa bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden atau pemerintahan Prabowo, kini berada mendekati angka 50 persen.

Publik mulai memberikan penilaian yang lebih kritis terhadap hasil kerja pemerintah. Persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pengangguran, pelaksanaan program prioritas, hingga kinerja kabinet menjadi faktor yang ikut membentuk persepsi tersebut.

Bagi Prabowo, tantangannya kini bukan semata mempertahankan tingkat kepercayaan publik. Namun, mengubah kepercayaan menjadi kepuasan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ingin mempertahankan dukungan mayoritas, perbaikan kinerja kabinet dan penyelesaian persoalan ekonomi menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda. info/red