16 November 2026

PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

BSU Rp900 Ribu: Arief Supriyono Tepat Sasaran atau Sekadar Tuntas di Atas Kertas?

61 / 100 SEO Score

IMG 20261116 WA0009

Setiap Bantuan Subsidi Upah (BSU) digulirkan, harapan pekerja ikut naik. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus bergerak, uang tunai Rp900 ribu bukan angka kecil bagi mereka yang bergaji pas-pasan. Kepastian aturannya tahun ini tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Namun pertanyaan lama kembali muncul: apakah bantuan ini benar-benar sampai kepada pekerja yang paling membutuhkan?

Isi Permenaker 16/2026

Permenaker 16/2026 merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh. Aturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berstatus berlaku. Aturan ini juga berkaitan dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, perubahan pertama atas aturan induknya.

Nilai bantuan. Setiap penerima memperoleh Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, total Rp900 ribu, yang dibayarkan sekaligus untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.Targetnya 15,95 juta pekerja. Penyaluran melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Anggaran resmi BSU dari APBN Sebagai gambaran kasar, 15,95 juta penerima dikalikan Rp900 ribu menghasilkan sekitar Rp14,3 triliun. Ini hitungan sederhana, bukan angka resmi pemerintah.

Syarat penerima:

1. WNI yang memiliki NIK.
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
3. Upah maksimal Rp3,5 juta atau mengikuti upah minimum daerah yang lebih tinggi.
4. Bukan ASN, TNI, atau Polri.

Acuan upah. Yang dipakai adalah penghasilan terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. Pemberian bantuan juga mengacu pada ketersediaan pagu anggaran.

Jadwal dan Batas Waktu: Tidak Ada Pendaftaran, tetapi Ada Tenggat Data

Banyak pekerja bertanya kapan batas pendaftaran BSU. Faktanya, pekerja tidak perlu mendaftar lewat tautan tidak resmi, sehingga tidak ada tanggal pendaftaran yang bisa dikejar. Penerima ditentukan dari data yang sudah ada, dengan beberapa tenggat penting:

• Kepesertaan BPJS: harus aktif hingga Agustus 2026. Tenggat ini sudah terlewat.
• Pengkinian data: proses penyaluran kini memasuki tahap verifikasi setelah pengkinian data berakhir pada 13 November 2026. Namun pengkinian data belum menjadi penanda pasti seseorang otomatis menjadi penerima.
• Penyaluran: dijadwalkan November hingga Desember 2026.
• Tanggal pencairan: hingga 14 November 2026, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan karena administrasi masih diselesaikan di Kementerian Keuangan. Setelah itu Kemnaker akan memvalidasi dan memverifikasi kembali data calon penerima. Pengumuman tanggal pasti akan disampaikan lewat media sosial resmi Kemnaker.

Landasan Hukum: Dari UUD 1945 hingga Peraturan Menteri

1. UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28H ayat (3) menjamin hak atas jaminan sosial, dan Pasal 34 ayat (2) mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Undang-undang ini menegaskan hak pekerja atas jaminan sosial dan menjadi dasar kebijakan pengupahan.

3. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Keduanya menjadi dasar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. UU BPJS mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya dan menyiapkan sanksi administratif bagi yang lalai.

4. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mengatur upah minimum sebagai rujukan batas gaji di daerah berupah tinggi.

5. PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta aturan turunan tentang kepesertaan, termasuk jalur Bukan Penerima Upah (BPU) bagi pekerja informal.

6. UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Perusahaan wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaannya, sehingga pemerintah seharusnya memiliki data pekerja yang lengkap.

7. UU APBN Tahun Anggaran 2026, sumber dana BSU. Karena memakai uang negara, penyalurannya terikat asas tepat sasaran dan akuntabilitas.

8. Permenaker 10/2022, diubah Permenaker 5/2025, dan terakhir Permenaker 16/2026. Ini aturan teknis tingkat menteri yang kedudukannya di bawah undang-undang, sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan jaminan sosial di atasnya.

Kritik atas Kekurangan Permenaker 16/2026

Pertama, terlalu bergantung pada data BPJS Ketenagakerjaan. Penerima ditentukan dari kepesertaan aktif, dengan tanpa kewajiban pendaftaran mandiri. Pekerja yang tidak didaftarkan pemberi kerja, seperti penjaga toko, pekerja rumah tangga, dan karyawan usaha kecil, tidak terbaca sistem. Padahal UU BPJS membebankan kewajiban pendaftaran kepada pemberi kerja, bukan pekerja. Pekerja menanggung akibat kelalaian pihak lain.

Kedua, upah dihitung dari laporan pemberi kerja. Di lapangan, tidak sedikit upah yang dilaporkan berbeda dari kenyataan, dan belum ada ruang yang jelas bagi pekerja untuk mengoreksinya.

Ketiga, status pekerja informal mandiri belum terang. Pengemudi ojol, pedagang kecil, dan pekerja lepas dapat menjadi peserta jalur BPU. Pekerja informal memang bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan melalui program BPU. Namun sejumlah rujukan kriteria BSU menyebut kategori Pekerja Penerima Upah (PU), dan acuan upahnya laporan pemberi kerja yang tidak dimiliki pekerja mandiri. Dari pemberitaan yang ada, belum tegas apakah peserta BPU masuk sasaran.

Keempat, batas gaji berbasis upah minimum berpotensi mengaburkan prioritas. Pekerja di daerah berupah minimum tinggi bisa tetap memenuhi syarat, sementara pekerja berpenghasilan lebih rendah yang tidak terdata justru terlewat.

Kelima, pesan kebijakan belum seragam. Menko Perekonomian menyebut sasaran BSU adalah pekerja bergaji di bawah Rp3 juta dan data calon penerima belum final, sementara Permenaker menetapkan batas Rp3,5 juta atau upah minimum. Selisih angka ini memancing spekulasi dan kecemburuan.

Keenam, tidak ada jaminan bagi yang memenuhi syarat. Karena bergantung pada pagu, memenuhi syarat belum tentu menerima. Pengalaman 2025 menunjukkan angka bisa bergeser: penerima menyusut dari target 17,3 juta menjadi 15,95 juta orang setelah verifikasi. Pekerja berhak tahu alasan lolos atau tidaknya.

Ketujuh, kewajiban hukum pemberi kerja belum ditegakkan. UU BPJS dan UU WLKP sudah memberi kewajiban dan sanksi. Selama penegakannya longgar, BSU akan terus berputar pada data dan masalah yang sama.

Kedelapan, tenggat data berjalan tanpa jalur sanggah yang jelas. Kepesertaan BPJS dikunci hingga Agustus dan pengkinian data ditutup 13 November. Pekerja yang tidak didaftarkan pemberi kerja atau yang upahnya salah catat praktis kehilangan kesempatan memperbaikinya, padahal tenggat itu bergantung pada kepatuhan pihak lain.

Kesembilan, kanal pengaduan khusus BSU 2026 belum diumumkan. Mekanisme pengecekan status penerima pun masih menunggu pengumuman resmi. Pekerja butuh kanal keluhan yang jelas, cepat, dan menjawab.

Ke Mana Pekerja Mengadu?

Pekerja yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak menerima bantuan, atau menemukan data yang keliru, dapat memakai kanal berikut:

1. Situs resmi: bsu.kemnaker.go.id, untuk informasi resmi dan pengecekan status penerima.
2. Call center Kemnaker: 1500 630. Nomor ini tercantum sebagai pusat layanan Kemnaker untuk informasi BSU 2026.
3. Email bsu@kemnaker.go.id dan Instagram @kemnaker, yang tercantum sebagai kontak pengaduan BSU dalam pemberitaan Bisnis.com tentang BSU sebelumnya.
4. BPJS Ketenagakerjaan: 165, untuk persoalan kepesertaan, data upah, dan rekening. Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dapat dipakai untuk memantau informasi penerima.
5. Perusahaan atau HRD, bila persoalannya ada pada data BPJS atau pelaporan upah.
6. SP4N-LAPOR! (lapor.go.id) dan Ombudsman RI, bila keluhan tidak ditanggapi.

Pekerja diminta berhati-hati: pastikan hanya mengakses informasi dari kanal resmi Kemnaker dan jangan memberikan data pribadi lewat tautan yang tidak terverifikasi. Jangan membayar biaya apa pun dengan iming-iming pencairan BSU. Kemnaker sendiri mengakui bahwa pada program sebelumnya ada pengaduan soal informasi tidak benar, tautan palsu, dan pihak yang mengatasnamakan Kemnaker menawarkan bantuan pencairan.

Pesan kepada Pemerintah

BSU adalah uang negara yang bersumber dari APBN, yaitu uang rakyat. Ukuran keberhasilannya bukan seberapa besar anggaran dikucurkan, tetapi seberapa tepat ia menjangkau yang membutuhkan dan seberapa kuat ia menjaga daya beli.

Kesan kami, penerbitan aturan yang jelas dan kanal informasi resmi adalah kemajuan. Namun pesan kami tegas: pembenahan data harus menjadi agenda utama, bukan pekerjaan rumah yang diwariskan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Pemerintah perlu:

1. Menjelaskan secara terbuka apakah pekerja BPU berhak atas BSU dan dengan syarat apa.
2. Membuka jalur sanggah dan verifikasi bagi pekerja yang tidak terdata atau datanya keliru, termasuk yang tidak didaftarkan pemberi kerja.
3. Menegakkan UU BPJS dan UU WLKP terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja atau melaporkan upah dengan benar.
4. Menyelaraskan pernyataan antarpejabat soal batas gaji dan kriteria penerima.
5. Mengumumkan jadwal pencairan dan hasil seleksi secara transparan, termasuk alasan bagi yang tidak lolos.
6. Menyediakan kanal pengaduan khusus BSU yang responsif dan mudah diakses.
7. Membangun basis data pekerja yang kuat, lengkap, dan terus diperbarui, agar bantuan berikutnya tidak bergantung pada satu sumber data.

BSU hanya bermakna bila sampai ke tangan yang tepat. Permenaker 16/2026 memberi kepastian soal besaran dan syarat, tetapi belum menjawab persoalan paling mendasar: siapa yang terdata dan siapa yang tertinggal. Konstitusi menjamin hak atas jaminan sosial, dan undang-undang sudah menetapkan kewajiban pemberi kerja. Tinggal bagaimana negara memastikan semua itu berjalan, agar pekerja informal yang menopang denyut ekonomi sehari-hari tidak hanya menjadi penonton dari program yang dirancang untuk melindungi mereka.

Oleh:Arief Supriyono,S.T.,S.H.,S.E.,M.M., CDRP., CMLE., CBPMed., CQAM., CIRM., CIRP
Ketua BPJS WATCH
Pemerhati Jaminan Sosial Nasional dan Konsultan Publik

61 / 100 SEO Score