Ini Sosok Menteri Keuangan Baru Suahasil Nazara

Surabaya – Tidak ada waktu panjang untuk beradaptasi bagi Suahasil Nazara setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Senin (14/9). Dia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Beberapa saat setelah mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Suahasil pun langsung berbicara tentang pekerjaan yang menantinya. Yakni, menjaga keuangan negara tetap sehat dan kredibel, sekaligus memastikan APBN mampu membiayai program-program prioritas pemerintah.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara tersebut,” kata Suahasil seusai pelantikan.

Suahasil pun kemudian menegaskan prinsip yang akan menjadi pijakan awalnya sebagai Menteri Keuangan. “APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, APBN harus sehat. Selain sehat, APBN harus kredibel. APBN harus dapat dipercaya.”

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan posisi Suahasil yang berbeda dari banyak pejabat yang baru masuk ke kementerian. Dia bukan orang luar yang harus terlebih dahulu mengenal “dapur” Kementerian Keuangan. Sudah bertahun-tahun, ia berada di dalamnya.

Kini, setelah hampir tujuh tahun menjadi Wakil Menteri Keuangan, ekonom dan Guru Besar Universitas Indonesia itu berpindah dari kursi pendamping menteri ke kursi pengambil keputusan tertinggi di Kementerian Keuangan.

Dari Akademisi ke Jantung Kebijakan Fiskal

Suahasil Nazara lahir di Jakarta, 23 November 1970. Dia menyelesaikan pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia (UI) pada 1994, kemudian meraih gelar master dari Cornell University pada 1997 dan doktor ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Sekembalinya ke Indonesia, Suahasil menekuni dunia akademik. Pada 1999 menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Lalu dipercaya menduduki sejumlah posisi, termasuk Kepala Lembaga Demografi UI dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi. Pada 2009 dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi UI.

Bidang keahliannya terutama ekonomi pembangunan serta ekonomi regional dan perkotaan. Namun, perjalanan Suahasil kemudian membawanya keluar dari ruang kuliah dan semakin dekat dengan perumusan kebijakan pemerintah.

Pada 2009-2011, bapak tiga anak itu menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal. Ia juga terlibat dalam Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah dan menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pengalaman tersebut menjadi jembatan menuju Kementerian Keuangan. Suami Christina Pusporini itu mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2015 dan kemudian ditetapkan sebagai Kepala BKF pada Oktober 2016.

Posisi tersebut menempatkannya di pusat perumusan berbagai kebijakan fiskal nasional. Tiga tahun kemudian, pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Suahasil kemudian kembali dipercaya menduduki posisi yang sama dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Pengalaman panjang itu membuat kenaikannya menjadi Menteri Keuangan pada 2026 terasa sebagai kelanjutan dari perjalanan yang sudah lama berlangsung.

Kepada wartawan setelah pelantikan, pria 56 tahun itu menegaskan bahwa pergantian menteri tidak berarti perubahan drastis dalam arah kebijakan fiskal.  “Ini bukan perubahan. Ini adalah kelanjutan,” ujarnya.

Menurut dia, Kementerian Keuangan akan terus bekerja menjaga keuangan negara sekaligus memperkuat kebijakan yang telah berjalan.

Pernyataan tersebut penting karena pemerintah Prabowo tengah menghadapi kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga disiplin fiskal.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dengan defisit sekitar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Di satu sisi, APBN harus cukup ekspansif untuk mendukung program prioritas pemerintah. Di sisi lain, ruang fiskal tidak tak terbatas.

Di sinilah pengalaman Suahasil akan diuji. Sebagai mantan Kepala BKF dan Wamenkeu, pria kelahiran Jakarta itu memahami bagaimana APBN dirancang. Sebagai akademisi, ia juga memiliki latar belakang untuk melihat kebijakan fiskal tidak sekadar sebagai persoalan angka, tetapi sebagai instrumen pembangunan.

Bukan Cuma Menjaga Angka

Dalam pernyataan awalnya sebagai Menkeu, Suahasil juga menekankan pentingnya kepercayaan publik. Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. ”Saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan memastikan yang dilakukan APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah,” katanya.

Pernyataan tentang komunikasi publik ini menarik. Kementerian Keuangan tidak hanya mengelola penerimaan, belanja dan pembiayaan negara. Menteri Keuangan juga harus menjelaskan kepada masyarakat, dunia usaha dan pasar mengapa sebuah kebijakan fiskal diambil dan bagaimana dampaknya. Terlebih ketika pemerintah memasang target pertumbuhan tinggi dengan defisit yang tetap dijaga di bawah 3 persen PDB.

Tantangan Suahasil adalah memastikan dua kepentingan tersebut berjalan bersamaan. APBN cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan, tetapi tetap sehat untuk menjaga kepercayaan terhadap keuangan negara.

Rekam jejak Suahasil memperlihatkan perjalanan yang tidak biasa. Memulai karier sebagai akademisi, bergulat dengan isu pembangunan dan ekonomi regional, terlibat dalam penanggulangan kemiskinan dan desentralisasi fiskal, kemudian masuk ke pusat kebijakan fiskal dan akhirnya menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Kini seluruh pengalaman itu bertemu dalam satu jabatan. Suahasil tidak perlu memulai dari nol. Sebab sudah mengetahui bagaimana Kementerian Keuangan bekerja dan bagaimana kebijakan fiskal dirumuskan. Tetapi justru karena itulah ekspektasi terhadapnya tinggi.

Di meja kerjanya kini menunggu APBN dengan kebutuhan pembiayaan program-program prioritas pemerintah, target pertumbuhan ekonomi 6 persen, tantangan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta tuntutan menjaga stabilitas fiskal.

Presiden Prabowo telah memberinya pesan yang jelas. Keuangan negara harus sehat dan kredibel. Suahasil sendiri memilih kata yang tidak kalah jelas: kelanjutan. Kini, dia tidak lagi sekadar menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi bekerja. Namun, harus memastikan APBN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan.

Jumlah Kekayaan Capai Rp 138,7 Miliar

Di balik perjalanan panjangnya sebagai akademisi dan pejabat fiskal, Suahasil Nazara juga tercatat memiliki kekayaan yang cukup besar. Berdasarkan LHKPN periode 2025 yang dilaporkannya pada Februari 2026, total harta Suahasil mencapai Rp 138,17 miliar, setelah dikurangi kewajiban.

Porsi terbesar kekayaannya berasal dari surat berharga, yang nilainya mencapai sekitar Rp 66,88 miliar. Angka ini menjadikan instrumen investasi sebagai komponen utama dalam portofolio harta mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

Selain surat berharga, Suahasil tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 49,86 miliar. Sebanyak delapan bidang tanah dan bangunan tercatat tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Depok. Aset properti tersebut menjadi komponen terbesar kedua dalam daftar kekayaannya.

Untuk kendaraan, Suahasil memiliki empat mobil dengan total nilai sekitar Rp 1,23 miliar. Koleksinya mencakup Toyota Camry, Honda Jazz, Honda HR-V, dan Toyota Alphard. Ia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai sekitar Rp 9,08 miliar.

Komponen lainnya terdiri atas kas dan setara kas sekitar Rp 6,04 miliar serta harta lainnya senilai Rp 5,12 miliar. Di sisi kewajiban, Suahasil tercatat memiliki utang sekitar Rp 33,99 juta.

Dengan komposisi tersebut, LHKPN terakhir menempatkan total kekayaan bersih Suahasil pada Rp 138.167.334.176. Angka itu kini menjadi bagian dari profil pejabat yang harus mengelola APBN, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. info/red