Ketum HIPKI Sebut Prabowo Jangan Paksakan Hilirisasi Kelapa Bulat Jika Regulasi Belum Jelas

Ketum HIPKI Sebut Prabowo Jangan Paksakan Hilirisasi Kelapa Bulat Jika Regulasi Belum Jelas

Surabaya – Rencana pemerintah Presiden Prabowo untuk punya 18 proyek hilirisasi yang rencananya nanti bisa menyerap ratusan ribu pekerja mendapat respon beragam dari masyarakat salah satunya dari Rudy Handiwidjaja ketua Umum Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI).

Menurut Rudy selama ini HIPKI selalu mendukung semua program-program yang dicanangkan oleh pemerintah  sejak di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dengan saat ini pemerintahan presiden Prabowo Subianto lewat kebijakan yang semua program kerjanya dipercayakan kepada Danantara.

Selain mendukung program – program yang dicanangkan oleh pemerintah HIPKI juga ikut berperan aktif mengawal semua kebijakan -kebijakan yang sudah diambil meski kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah lewat para menteri yang seringkali kebijakan tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi dilapangan.

Pemerintah khususnya presiden punya mimpi yang besar tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan apakah warga masyarakatnya sudah siap dengan rencana tersebu sebagai contoh dengan rencana kelapa bulat.

Pemerintah merancangkan untuk menggenjot sektor hilir dari kelapa bulat tanpa memperhitungkan dampaknya bagi masyarakat yang hajat hidupnya bergantung dari sektor hulu tersebut jelas Rudy.

Rencana ekspor harusnya pemerintah mempertimbangkan bahwa didalam negri sendiri industri kekurangan bahan baku dan regulasi tataniaga ekspor kelapa bulat harus diterapka , adanya PE sbesar minimal 50%.

Akan jadi masalah besar jika pemerintah menggenjot ekspor produk olahan kelapa sedangkan regulasi tata niaga kelapa bulat masih belum ada, harusnya bisa sejalan antara hulu dan hilir jika regulasinya jelas. Info/red