Pengurus DPP PDI Perjuangan Periode 2025-2030 Disahkan Kemenkum

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menyerahkan dua dokumen Surat Keputusan (SK) kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang hadir bersama sejumlah pengurus DPP di kantor Kemenkum, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Hasto didampingi pengurus DPP yaitu Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan peristiwa tersebut.

“Tadi, Pak Menteri Hukum menyerahkan dua SK yaitu Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2025-2030, kepada, pertama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kedua, kepada Direktur Utama Percetakan Negara Repubik Indonesia,” urai Pareira.

Dia menjelaskan sekitar dua minggu lalu DPP mendaftar secara online ke Ditjen AHU dan kelengkapan berkas secara hardcopy pun diserahkan oleh notaris yang ditunjuk PDIP kepada Ditjen AHU.

Ditambahkannya, akhir pekan, Dirjen AHU mengabarkan bahwa berkas sudah diproses dan SK sudah ada. Sehingga hari ini DPP PDI Perjuangan menerima secara fisik SK pengesahan pengurusan DPP PDI Perjuangan.

“Pak Sekjen menyampaikan salam dari Ibu Ketua Umum kepada Pak Menteri yang mewakili pemerintah dan Pak Sekjen mewakili Ibu Ketua Umum menerima SK didampingi sejumlah pengurus. Pak Sekjen mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK pengurus yang relatif dalam waktu singkat. Beliau mengapresiasi sistem online di Kemenkum sehingga mempercepat proses pengesahan,” lanjut Pareira.

“Pak Menteri menyampaikan salam kembali ke Ibu Megawati. Pak Menteri juga menyebutkan kementerian berupaya memberi pelayanan secara cepat dan mudah dengan sistem online,” ucap Pareira.

“Dengan diserahkannya SK Menteri Hukum tadi, kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030 pun secara hukum sah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menetapkan kepengurusan periode 2025-2030 pada Kongres VI PDIP di Bali awal Agustus lalu.

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025-2030:

Ketua Umum:
Megawati Soekarnoputri

Ketua DPP:

1.Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2.Bidang Sumber Daya – Said Abdullah
3.Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4.Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5.Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6.Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7.Bidang Politik – Puan Maharani
8.Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9.Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10.Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11.Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12.Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13.Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah  Azwar Anas
14.Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15.Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16.Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17.Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18.Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19.Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20.Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21.Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22.Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23.Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24.Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25.Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26.Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27.Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28.Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

Sekretaris Jenderal:
Hasto Kristiyanto

Wasekjen:

1. Bidang Internal – Dolfie OFP
2. Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
3. Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
4. Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
5. Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

Bendahara Umum:
Olly Dondokambey

Wakil Bendahara Umum:
1. Bidang Internal – Rudianto Tjen
2. Bidang Eksternal – Yuke Yurike

info/red