Bupati Mas Dhito Berharap Kenaikan Pajak Tidak Membebani Masyarakat

Kediri – Di beberapa daerah di Indonesia terdapat kenaikan pajak PBB -P2 yang tinggi. Namun hal ini berbeda dengan yang ada di Kabupaten Kediri.

Kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kediri saat ini naik 7,29 persen.

Namun kenaikan PBB –P2 7,29 persen ini dinilai tidak terlalu membebani masyarakat di Kabupaten Kediri.

Eko Setyono, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri menyampaikan terkait PBB – P2 ini mengacu pada UU No 1 tahun 2025 tentang BPHTB dan Perda No 1 tahun 2024 tentang pajak daerah.

Dari hal ini ada perubahan tarif dari tarif 0,1 miliar dibawah 1 miliar dan 0,2 persen untuk diatas 1 miliar.

“UU yang baru tarifnya 0,5 persen, sedangkan mengacu Perda ada lima cluster dan sesuai NJOP 0 – 500 juta tarifnya 0,1 persen, NJOP 500 juta hingga 1 millar tarifnya 0,15 persen, 1 miliar hingga 2 miliar tarifnya 0,2 persen, 2 miliar hingga 10 miliar tarifnya 0,25 persen diatas 10 miliar tarifnya 0,2 persen,” katanya.

Ditambahkan Eko, dari hal ini konsekwensinya ada kenaikan pajak namun ditekan dengan stimulus atau pengurangan pajak atas kebijakan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito.

Artinya kenaikan pajak hanya 7,29 persen dan dibawah 10 persen. Mas Dhito menegaskan, adanya kenaikan pajak sejauh ini disosialisasikan agar dipahami masyarakat.

” Dari Mas Bup Dhito berikan kenaikan pajak disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tidak membuat susah masyarakat. Adanya efisiensi memang berakibat dana dari pusat berkurang dan PAD jadi andalan. Pajak untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan di berbagai bidang,” jelasnya.

Eko menambahkan, tingkat kepatuhan warga Kabupaten Kediri membayar pajak tepat waktu sangat tinggi dan diapresiasi Mas Bup Dhito.

Capaian PBB – P2 hingga per 31 Juli 2025 capai 86 persen sedangkan capaian PBB – P 2 tahun 2022 capai 82 persen. info/red