Buleks Desak Pemkot Surabaya Reformasi Sistem Perizinan

Surabaya – Lambannya proses perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono. Politikus yang akrab disapa Buleks ini menilai, sistem perizinan yang rumit dan tumpang tindih tak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menggerus kepercayaan pelaku usaha.

“Koordinasi antar instansi yang lemah, kurangnya tenaga terampil, serta sistem birokrasi yang tidak efisien membuat proses perizinan menjadi panjang dan melelahkan,” ujar Buleks, Rabu (16/7)

Ia menekankan, minimnya transparansi dalam pelayanan turut memperburuk situasi. Kondisi ini, menurutnya, bisa berakibat fatal bagi iklim investasi di Surabaya. Padahal, sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya semestinya mampu menunjukkan tata kelola perizinan yang modern dan responsif.

“Kalau prosesnya lambat dan berliku, bukan hanya investor yang mundur. Masyarakat pun akan kecewa karena merasa dipersulit oleh sistem,” tegas Ketua Fraksi PDI-P/PAN DPRD Surabaya itu.

Sebagai langkah solutif, Buleks mendorong Pemkot Surabaya untuk merombak regulasi yang selama ini dinilai tumpang tindih. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antar OPD dan optimalisasi layanan perizinan berbasis digital.

“Sudah saatnya seluruh proses bisa diakses secara online, transparan, dan mudah dipantau. Selain itu, libatkan masyarakat dari tingkat RT hingga organisasi pemuda agar prosesnya lebih terbuka dan akuntabel,” tambahnya.

Ia menilai, pembenahan sistem perizinan bukan hanya soal efisiensi, tetapi menyangkut kepastian hukum bagi pelaku usaha. “Kita butuh terobosan nyata. Jangan sampai niat baik pengusaha kandas gara-gara birokrasi berbelit. Kalau ini terus dibiarkan, Surabaya bisa tertinggal dari kota-kota lain yang sudah lebih dulu berbenah,” pungkasnya.info/red