Webinar MIPI: Masalah Media dan Kebijakan Pemerintahan yang Efektif

Surabaya,Pustakalewi com – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertajuk “Masalah Media dan Kebijakan Pemerintahan yang Efektif”, Sabtu (12/2/2022). Webinar ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Informasi MIPI Megandaru Widhi Kawuryan, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong, dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aswar Hasan.

Dalam sambutannya, Koordinator Tim Komunikasi Publik dan Kesekretariatan MIPI Ika Sartika mengatakan, tema ini penting dan menarik untuk disimak karena masalah media tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan pemerintahan. Seperti misalnya, bagaimana suatu kebijakan dikabarkan, hingga bagaimana mencegah hoaks dan kabar-kabar viral yang tidak tepat.

“Tentu media sangat berperan besar bagaimana pemerintah bisa lebih efektif dalam menjalankan proses pemerintahannya, dan bagaimana mendesiminasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan berbagai aspek kehidupan,” tandasnya.

Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Informasi MIPI Megandaru Widhi Kawuryan membuka paparan diskusinya dengan mengutip pernyataan presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, “Biarkan masyarakat mengetahui fakta dan negara dengan sendirinya akan aman.”

Megandaru menekankan melalui kutipan tersebut bahwa keterbukaan informasi menjadi hal yang penting sekali. Apalagi di zaman demokrasi ditambah dengan adanya media sosial dan internet. Menurutnya, banyak sekali kebijakan publik yang bagus tapi tidak dapat dijalankan karena komunikasi pemerintahan yang buruk.

“Sebagus-bagusnya kebijakan publik, tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, kebijakan publik itu tidak akan bisa dijalankan dengan baik pula kan gitu. Nah, makanya isu komunikasi pemerintahan, itu sebenarnya isu yang sangat apa namanya yang sangat menarik sekali,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan, ada berbagai kondisi objektif yang menjadi persoalan dewasa ini berkaitan dengan media. Kondisi tersebut di antaranya globalisme unilateral ranah digital; adanya internet yang tak terjangkau hukum internasional; perputaran data yang berlangsung secara bebas; surveillance capitalism di mana manusia diintai terus menerus melalui algoritma; hingga monopoli yang paripurna dari platform-platform global.

“Ini berdampak kepada kehidupan pers kita. Merosotnya daya hidup pers kita. Daya hidup pers kita itu bukan saja mati karena perubahan teknologi, tetapi karena adanya monopoli secara ekonomi. Banyak surat kabar tutup, media online tutup, di negara-negara, di banyak negara bukan di Indonesia saja,” ujarnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, ia menanyakan kebijakan apa yang mesti dilakukan pemerintah? Menurutnya, di negara yang menganut demokrasi harus ada regulasi yang dibuat melalui prosedur demokratis. Selain itu, perlu juga membangun ekosistem yang adil yang dibentuk oleh regulasi.

“Penting bagi kita menciptakan satu aturan ya, yang bisa menyelesaikan kondisi objektif tadi. Nah ini sedang kita dorong bersama Dewan Pers, bersama komunitas media, dan kemungkinan ini berbentuk Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

Di sisi lain, Komisioner KPI Aswar Hasan menjelaskan, masalah media di berbagai negara selalu berkorelasi secara fungsional dengan implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Media dalam semua pemerintahan harus selalu hadir pada setiap proses perumusan kebijakan.

Dengan kata lain, ketika pemerintah akan merumuskan sebuah kebijakan, maka media harus hadir di situ, baik secara perspektif maupun kritis. Begitu pun ketika sebuah kebijakan pemerintah diimplementasikan, sampai ketika kebijakan itu dievaluasi, media juga harus hadir.

“Relasi media dengan pemerintah itu tidak melihat pada posisi tetapi pada perannya. Dengan kata lain, media itu memang memiliki fungsi untuk melakukan kontrol,” tandasnya. Info/red