Realisasi APBN Jawa Timur Sampai Mei 2025 Capai 37,89%

Surabaya – Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan Press Conference ALCo APBN KiTa pada Selasa, 20 Juni 2025, untuk menginformasikan perkembangan terbaru mengenai realisasi APBN hingga Mei 2025. Acara ini dihadiri oleh Dudung Rudi Hendratna selaku perwakilan Kementerian Keuangan, serta berbagai ahli lokal di Surabaya, baik secara daring maupun luring.

A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur

Pertumbuhan Ekonomi: Perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,00% (YoY) pada Triwulan I 2025, berkontribusi 25,11% terhadap PDRB Pulau Jawa.

Inflasi: Inflasi Mei 2025 tercatat 1,22% (YoY), lebih rendah dari nasional (1,60%), dengan deflasi pada komoditas pangan.

Ekspor dan Impor: Nilai ekspor April 2025 mencapai USD 2,18 miliar, sementara impor mencapai USD 9,68 miliar. Ekspor terbesar berasal dari sektor industri pengolahan.

Daya Beli Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 109,38 pada Mei 2025, menunjukkan peningkatan daya beli petani.

B. Realisasi APBN Jawa Timur

Pendapatan Negara: Realisasi penerimaan negara mencapai Rp97,89 triliun atau 34,64% dari target. Penerimaan perpajakan tercatat Rp94,48 triliun, sementara PNBP mencapai Rp3,42 triliun.

Belanja Negara: Realisasi belanja negara di Jawa Timur hingga Mei 2025 telah mencapai Rp47,91 triliun atau 37,89% dari pagu yang ditetapkan.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp14,03 triliun

Transfer ke Daerah (TKD): Rp33,88 triliun

C. Kinerja APBN Jawa Timur

Penerimaan Pajak dan Bea Cukai:
Pajak: Terealisasi Rp39,38 triliun dengan sektor industri pengolahan menyumbang terbesar.

Bea Cukai: Terealisasi Rp55,09 triliun dengan penerimaan cukai paling dominan.

PNBP:
Terealisasi Rp3,41 triliun, mencakup pendapatan dari biaya pendidikan, jasa kepelabuhan, dan pelayanan rumah sakit.

Belanja Negara:
Belanja Pegawai: Terealisasi Rp9,86 triliun untuk gaji dan tunjangan.

Belanja Barang: Terealisasi Rp3,22 triliun, digunakan untuk keamanan, pendidikan, dan infrastruktur.

Belanja Modal: Terealisasi Rp874,46 miliar untuk pengembangan sarana dan prasarana. Info/red