Pemerintah Pusat Tanggung Penuh Perbaikan Fasilitas Umum Terdampak Kerusuhan di Kediri

Kediri – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dodi Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan menanggung sepenuhnya biaya perbaikan fasilitas layanan publik yang rusak akibat kerusuhan di Kediri. Sejumlah fasilitas yang akan diperbaiki termasuk Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kediri.

“Kami tangani penuh, tidak ada lagi sharing anggaran. Jadi kalau Bupati punya alokasi dana lain, bisa diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujar Dodi saat meninjau Pemkab Kediri, Minggu (14/09).

Ia menegaskan, percepatan perbaikan menjadi prioritas agar pelayanan publik segera pulih. “Saya sudah instruksikan Kepala Balai untuk langsung bergerak, supaya Bupati dan DPRD bisa kembali bekerja maksimal melayani masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Dodi, sejumlah bangunan mengalami kerusakan berat hingga harus dibongkar total, termasuk gedung DPRD yang akan dibangun ulang dari nol. “Kalau masih bisa direhab, akan kita perbaiki. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya harus dirubuhkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, anggaran perbaikan hanya mencakup bangunan fisik. Untuk sarana-prasarana yang hilang akibat penjarahan atau terbakar, tidak masuk dalam tanggungan. Pembangunan ulang pun akan mengacu pada desain lama sebagai pedoman.

Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa keputusan relokasi gedung DPRD sepenuhnya menjadi kewenangan legislatif. “Soal pindah atau tetap di lokasi lama, itu keputusan ada di pimpinan DPRD, bukan di eksekutif,” katanya.

Hanindhito juga mengonfirmasi, jika sesuai arahan Kementerian PUPR gedung DPRD harus diratakan, maka otomatis aset yang ada harus dihapus dari daftar. “Kalau diratakan, maka ada penghapusan aset di kami,” ungkapnya.

Proses pembangunan disebut sudah mulai berjalan sejak kemarin. Kediri sendiri tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerusakan terparah akibat kerusuhan. info/red