PDI Perjuangan Jatim Siapkan 5 Kepala Daerah Maju Pilgub

Surabaya – PDI Perjuangan Jawa Timur mendorong kader internal untuk dipersiapkan maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim mendatang. Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menyebut lima kepala daerah sebagai tokoh potensial sekaligus menegaskan penentuan rekomendasi partai tidak boleh diwarnai transaksi uang.

Pernyataan itu disampaikan Said saat konsolidasi internal dan bakti sosial DPD PDIP Jatim bersama DPC PDIP Kabupaten Malang, Jumat (9/10/2026).

Lima nama yang disebut Said adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, serta Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Menurut Said, PDIP Jatim memiliki banyak kader potensial untuk disiapkan menghadapi kontestasi tingkat provinsi. Namun, soliditas dan kekompakan internal partai perlu diperkuat agar target politik tersebut bisa diwujudkan.

“Sudah waktunya pula DPD, PDI Perjuangan, beserta DPC beserta PAC beserta ranting, kita wajib punya gubernur sendiri juga,” kata Said.

Ia mengakui popularitas menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam kontestasi politik. Said mencontohkan Eri Cahyadi yang menurutnya saat ini memiliki popularitas kuat.

“Bahwa yang populer hari ini Mas Eri Cahyadi, ya rezekinya Mas Eri. Kira-kira begitu,” ujarnya.

Selain mendorong kader sendiri untuk maju, Said menegaskan proses penentuan calon di internal PDIP Jatim akan dilakukan secara adil. Ia juga membantah adanya praktik pemberian uang untuk memperoleh rekomendasi partai.

“DPD akan fair. Termasuk nanti dalam kerangka pemilihan Pilkada, DPD akan fair dan gak ada duit-duitan. Saya pastikan ya,” tegasnya.

Said menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang dari calon selama menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jatim. Sepanjang pengetahuannya, pengurus DPD juga tidak menerima uang dari kandidat.

“Saya jadi ketua DPD tidak pernah tangan saya, atau pengurus DPD sepengetahuan saya, yang terima duit dari calon,” katanya.

Ia menegaskan rekomendasi partai tidak seharusnya diperoleh melalui transaksi uang karena dapat mencederai institusi partai.

“Jangan beli rekom, gak ada ceritanya. Sertifikat di DPD masih banyak,” pungkas Ketua Banggar DPR RI ini. info/red