Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) RI terjaga dengan baik, di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya aktivitas perekonomian secara global. “Kinerja perekonomian secara umum di dalam negeri terjaga stabil di tengah lemahnya kondisi perekonomian global,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024 di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Mahendra menuturkan inflasi inti terjaga serta neraca perdagangan tetap mencatat surplus pada Juli. Namun, perlu dicermati Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi serta pemulihan daya beli yang berlangsung relatif lambat.
“Pertumbuhan ekonomi terindikasi mengalami divergensi di antara negara-negara utama dunia. Yaitu perekonomian Amerika Serikat menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi semula seiring solidnya pasar tenaga kerja serta membaiknya permintaan domestik,” paparnya.
Mahendra melanjutkan, di Eropa, aktivitas perekonomian mulai membaik yang terlihat dari naiknya penjualan retail namun dari sisi manufaktur masih relatif tertekan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan III/2024 masih menunjukkan perlambatan baik dari sisi permintaan (demand) maupun pasokan (supply), sehingga mendorong pemerintah dan bank sentral terus mengeluarkan berbagai stimulus di Tiongkok.
Ia mengatakan risiko geopolitik global yang meningkat turut menjadi tantangan bagi prospek perekonomian ke depan dan instabilitas yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan harga komoditas yang dianggap safe haven seperti emas meningkat tajam.
“Perkembangan tersebut menyebabkan premi risiko meningkat dan kenaikan yield secara global sehingga mendorong aliran modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia,” kata Mahendra.
Lebih jauh ia menjelaskan, di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang relatif rendah dan stagnan, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi Tiongkok, OJK terus mencermati perkembangan terkini dan dampaknya terhadap sektor jasa keuangan domestik serta melakukan forward looking assessment atas kinerja sektor jasa keuangan. “Lembaga jasa keuangan diminta agar terus mewaspadai potensi risiko ke depan dan melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan,” ingatnya.
Dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan infrastruktur sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terkait penambahan pelaporan wajib SLIK, sehingga diharapkan SLIK dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi debitur.
“OJK juga sedang melakukan finalisasi peraturan OJK tentang pengelolaan informasi rekam jejak pelaku melalui sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan, yang mengatur mengenai pemanfaatan dan tata kelola platform si pelaku,” ujar Mahendra. info/red
Berita Lainnya
OJK Dorong Penguatan BPR dan BPRS Jawa Timur
Kolaborasi Telin dan Citra Connect Perkuat Ekonomi Digital Indonesia
KPPU Dorong BUMN Ikuti Program Kepatuhan Persaingan Usaha