Kantor Perwakilan Kemenkeu Audiensi Dengan Gubernur Jatim

Surabaya,pustakalewi.com – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur yang meliputi 3 (tiga) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,  2 (dua) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Negara serta Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal Perbendaharaan, dalam rangkaian peringatan Hari Oeang Tahun 2021 semakin meningkatkan Program Sinergi dalam bentuk Joint Program yang bertujuan  untuk semakin meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan di  wilayah Jawa Timur.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, John Hutagaol yang merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, yang juga sebagai Kepala  Kanwil DJP Jawa Timur I, beserta jajaran Kepala Kantor Wilayah lainnya melakukan  audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa.

Jajaran Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur yang ikut hadir adalah  Lusiani, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Vita Agustin Avantin, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Padmoyo Triwikanto, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Oentarto  Wibowo, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II, serta Tugas Agus Priyo Waluyo Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, sedangkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,  ikut hadir mendampingi Gubernur adalah Abimanyu Poncoatmojo Kepala Bapenda  Jawa Timur dan Mohammad Yasin Kepala Bappeda Jawa Timur.

John Hutagaol, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyampaikan perkembangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional  (Program PEN) berupa insentif fiskal yang telah diberikan kepada pelaku usaha atau wajib pajak yang terdampak di wilayah Jawa Timur. Sampai dengan bulan Oktober  2021 fasilitas insentif pajak sebesar Rp 2,9 Trilyun telah diberikan kepada  masayarakat wajib pajak di wilayah Jawa Timur.

Kepala Perwakilan Kementerian  Keuangan juga menyampaikan bahwa penerimaan negara baik yang berasal dari  pajak dan bea cukai, sebagian akan kembali ke daerah untuk membiayai APBD dalam  bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai serta juga dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sehingga diharapkan jika penerimaan  negara yang berasal dari wilayah Jawa Timur meningkat, maka porsi alokasi yang  kembali ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota juga akan meningkat.

Pejabat Perwakilan Kementerian Keuangan mengharapkan dukungan penuh Gubernur Jawa Timur beserta jajaran serta pemerintah kabupaten/kota agar  pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Timur dapat  berjalan dengan lebih baik lagi.

Perwakilan Kementerian Keuangan juga  menyampaikan beberapa program yang memberikan kontribusi bagi masayarakat  Jawa Timur seperti pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh DJP melalui  Program Business Development Services (BDS) serta program pendampingan yang  dilakukan oleh Kanwil DJKN seperti memberikan sarana lelang untuk produk UMKM  serta fasilitas diskon atau keringanan utang UMKM yang penanganannya sudah ditangani oleh Kantor DJKN.

Dalam kaitannya dengan Program PEN, Bea Cukai Jawa Timur juga sudah memberikan fasilitas bebas Bea Masuk atas impor vaksin dan peralatan kesehatan yang diperlukan untuk penanganan Covid 19.

Selain itu juga program untuk menghilangkan impor illegal dan rokok illegal diharapkan akan membawa iklim berusaha di Jawa Timur yang lebih sehat dan sekaligus akan mengamankan penerimaan negara. Info/red