Impor Sapi 2025 Dibuka, Renny Pramana Ingatkan Nasib Peternak Lokal

Surabaya – Langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang kembali membuka keran impor sapi pada tahun 2025 menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif Jawa Timur.

Kebijakan ini bertujuan mengatasi defisit pasokan daging sapi nasional, dikhawatirkan akan menjadi pukulan telak bagi peternak lokal di provinsi.

Data Kemendag menunjukkan kebutuhan daging sapi nasional mencapai 700 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mampu mencukupi sekitar 65 persennya.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, kuota impor sebanyak 50 ribu ekor sapi telah ditetapkan untuk semester pertama tahun 2025.

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan tingkat konsumsi daging sapi yang tinggi, tentu akan merasakan dampak dari kebijakan ini.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menyampaikan dukungannya dengan catatan krusial. Ia mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan hidup peternak lokal.

“Kalau impornya sapi bakalan, saya kira tidak masalah. Tapi kalau impornya sudah berbentuk daging, ini yang berbahaya bagi peternak kita,” ungkapnya, Rabu (2/1/2025).

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini menjelaskan bahwa impor sapi bakalan dapat memberikan manfaat positif karena biasanya akan disilangkan dengan sapi lokal, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas genetik ternak domestik. Namun, impor daging secara langsung dikhawatirkan akan menurunkan daya saing peternak lokal secara signifikan.

“Kita tentu berharap kebijakan ini tidak akan menimbulkan dampak negatif. Saya yakin, dengan pengawasan yang ketat, akan ada keseimbangan dan harga baru yang adil,” jelasnya.

Renny menekankan bahwa kebijakan impor ini harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret untuk melindungi dan memberdayakan peternak lokal. Dukungan yang dibutuhkan meliputi penyediaan bibit unggul, akses terhadap pakan berkualitas dengan harga terjangkau, serta bantuan dalam penanganan penyakit ternak.

“Pemerintah harus hadir dan memastikan peternak kita tetap sejahtera dan mampu bersaing di tengah pasar yang semakin terbuka,” bebernya.

Senada dengan Renny, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Oni Setiawan, juga memberikan penekanan serupa. Ia mengingatkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu lumbung sapi terbesar di tingkat nasional, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah pusat.

“Jawa Timur ini gudangnya sapi nasional. Jangan sampai kebijakan impor ini justru membuat harga sapi lokal anjlok dan merugikan peternak,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan kekhawatiran bahwa masuknya sapi impor seringkali mengguncang stabilitas harga di pasar lokal, yang pada akhirnya berdampak negatif pada peternak kecil yang sangat bergantung pada hasil penjualan ternak mereka.

“Pemerintah harus benar-benar memperhatikan hal ini. Jangan hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pasar, tapi juga harus memikirkan nasib para peternak,” jelasnya.

Oni berharap, selain kebijakan impor, pemerintah juga memiliki strategi yang jelas untuk memperkuat industri peternakan lokal secara keseluruhan. Hal ini penting agar peternak lokal dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi ketahanan pangan nasional.

“Yang paling penting, pemerintah harus terus mendampingi peternak kita. Mulai dari bibit, pakan, hingga kesehatan ternak harus dipantau dan didukung dengan baik. Ini kunci agar mereka bisa bersaing,” katanya.

Saat ini, Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya tengah melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kuota impor sapi ini.

Tujuannya adalah untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana, yaitu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan konsumen dan keberlangsungan usaha peternak nasional.

Namun, suara-suara dari DPRD Jawa Timur ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk tidak melupakan nasib para pahlawan pangan di tingkat lokal info/red