Guru Besar UK Petra Soroti Komunikasi Pemerintah dalam Krisis Karhutla

Surabaya – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas selama empat bulan terakhir tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga menguji kredibilitas komunikasi politik pemerintah. Kabut asap, lonjakan kasus ISPA, asma, dan iritasi mata menjadi persoalan serius, bahkan dampaknya meluas hingga Singapura dan Malaysia.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra, Prof. Drs. Gatut Priyowidodo, M.Si., Ph.D., menilai komunikasi krisis pemerintah perlu dievaluasi, terutama dalam penyampaian informasi melalui media sosial.

Menurutnya, kredibilitas komunikasi krisis ditentukan oleh empat indikator, yakni framing pesan, orientasi narasi, konsistensi antar-akun resmi, dan respons terhadap kritik publik.

“Dalam komunikasi krisis, kunci utamanya bukan kecepatan menyampaikan pesan, melainkan kemampuan membangun kepercayaan,” tegasnya.

Ia menyoroti ketidaksesuaian antara narasi pemerintah yang menyatakan situasi terkendali dan kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Jika kritik publik lebih banyak dijawab dengan pembelaan kinerja daripada solusi konkret, komunikasi pemerintah berisiko bergeser dari pelayanan publik menjadi perlindungan citra politik.

Prof. Gatut menegaskan, kritik masyarakat saat krisis asap merupakan bentuk kecemasan dan tuntutan perlindungan, bukan semata-mata serangan terhadap pemerintah.

Karena itu, pemerintah perlu menerapkan komunikasi risiko berbasis komunitas yang berlangsung dua arah, cepat, konsisten, dan dapat ditindaklanjuti. Informasi juga perlu disampaikan melalui sumber tepercaya, seperti tenaga kesehatan, perangkat desa, serta tokoh masyarakat dan adat. Media sosial dapat mempercepat distribusi informasi, sementara komunikasi langsung membantu memastikan pesan dipahami masyarakat.

Ia juga mendorong pembentukan forum komunikasi krisis multipihak yang transparan dan berbasis data, dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

“Krisis ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling tidak bersalah, melainkan kolaborasi tentang siapa melakukan apa untuk melindungi masyarakat. Di sinilah legitimasi pemerintah diuji,” pungkasnya. info/red