
Pustakalewi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menggeber tahapan pelaksanaan Pilkada 2024. Pemkab Banyuwangi dan KPU makin intens berkomunikasi membahas anggaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman mengungkapkan, pihaknya telah merancang anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan pilkada. Anggaran yang diusulkan Rp 113 miliar. Usulan tersebut berubah dari rencana awal yang diperkirakan Rp 112 miliar. ”Angka tersebut sudah pasti dari kami (KPU), tapi belum didiskusikan lagi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ungkapnya.
Sementara untuk pelaksanaan pilpres dan pileg dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). ”Anggaran Rp 113 miliar tersebut khusus untuk pilkada, yang meliputi pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur dan pemilihan bupati (Pilbup) Banyuwangi,” imbuhnya.
Rencananya, Februari nanti pihaknya mulai melaksanakan pertemuan dengan TAPD. Pertemuan tersebut untuk membahas anggaran yang sudah yang dirancang KPU.
Sementara itu, hingga Rabu (11/1) KPU Banyuwangi masih sibuk dengan agenda pembentukan badan ad hoc. Yaitu, pelaksanaan tahap tes wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS). ”Kami masih proses pembentukan badan ad hoc PPS,” tandasnya.
Sejak November 2022, KPU telah menyelesaikan satu per satu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Mulai dari pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu hingga pembentukan badan ad hoc Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). ”Terkait pemekaran daerah pemilihan (dapil) masih menunggu keputusan KPU RI,” kata Dwi.
Sebelumnya, Sekkab Mujiono menganggarkan dana khusus untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 200 miliar. Nominal fantastis tersebut disediakan untuk pelaksanaan pilihan presiden (pilpres), pilihan legislatif (pileg), dan pilihan kepala daerah (pilkada).
Pembagian anggaran tersebut dilaksanakan secara bertahap. Yakni Rp 100 miliar pada APBD 2023 dan Rp 100 miliar sisanya akan dialokasikan pada APBD 2024. Alokasi dana dilakukan secara bertahap karena pemilu tidak hanya digelar tahun 2024, tetapi juga dilaksanakan di tahun 2023. Info/red

Berita Lainnya
PDI Perjuangan Surabaya Kawal Proses PAW, Tunggu Persetujuan Gubernur
Bupati Ipuk Apresiasi Peran Masyarakat Jaga Tradisi, Jadi Kunci Pariwisata Banyuwangi
DPC PDI Perjuangan Trenggalek Solid, Konsolidasi Internal