DPRD Surabaya Dukung Wali Kota Perkuat Payung Hukum Atasi Parkir Liar

Surabaya – Langkah tegas Wali Kota Eri Cahyadi menertibakn parkir liar dan juru parkir liar untuk mengatasi bocornya PAD dari parkir mendapat dukungan Ketua DPRD Surabay Adi Sutarwijono.

“Parkir menjadi bagian dari tanggung jawab Wali Kota, dan DPRD telah menetapkan regulasi untuk mendukungnya melalui perda pajak daerah,” kata Awi sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, Selasa (17/6/2025).

Ia menegaskan bahwa penertiban parkir bukan hanya soal pungutan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, kenyamanan, dan keamanan warga Surabaya, terutama saat beraktivitas di area publik seperti restoran, kafe, dan toko swalayan.

Menurutnya dalam perda tersebut, pengelola toko modern yang memanfaatkan ruang publik di tepi jalan diwajibkan menyediakan petugas parkir.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab teknis pengelolaan parkir berada di ranah Pemerintah Kota, khususnya Dinas Perhubungan.

“Yang penting, petugas parkir di toko-toko swalayan harus jelas identitasnya dan terdata resmi oleh Dishub,” katanya.

Awi juga pencatatan tersebut penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi insiden, seperti kehilangan kendaraan.

Ia juga mendorong agar Pemerintah Kota menegaskan payung hukum yang kuat dan komprehensif agar hak dan kewajiban penyelenggara parkir serta konsumen sama-sama terlindungi.

Dalam waktu dekat, DPRD Surabaya akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota dan pengelola toko modern untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat sebagai konsumen harus menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, ia mendukung langkah pemberdayaan warga sekitar dengan merekrut tenaga parkir dari lingkungan RT/RW setempat.

“Jika toko modern melibatkan warga sekitar, otomatis mereka juga turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal,” pungkas pria yang juga mantan jurnalis ini. info/red