Diduga 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Terorisme, Kemenag Koordinasi dengan BNPT

Surabaya – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ada 198 pondok pesantren (ponpes) yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPT untuk mendapatkan data dan memverifikasi lebih mendalam laporan tersebut.

Ali mengatakan verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa nama-nama lembaga dalam data BNPT tersebut adalah benar ponpes. “Verifikasi juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah nama yang terdata BNPT itu adalah pesantren yang memiliki izin terdaftar dari Kemenag,” tegasnya dalam keterangan persnya, Jumat (4/2/2022).

Ali menyatakan saat ini sudah lebih kurang 36.000 ponpes yang terdata, memiliki izin terdaftar dari Kemenag. Meski demikian, kata Ali, tidak semua pesantren memiliki izin dari Kemenag. “Karena itu, kami perlu klarifikasi dengan BNPT untuk memastikan data itu apakah semuanya pesantren yang terdaftar atau tidak,” tuturnya.

Selain itu, Ali juga menyebut klarifikasi dan verifikasi ini penting dilakukan untuk memastikan ponpes yang teridentifikasi BNPT itu, apakah memenuhi arkanul ma’had atau rukun pesantren atau tidak. Jika terbukti benar, pesantren tersebut akan diberi sanksi tegas hingga pencabutan izin.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Waryono Abdul Ghafur merinci unsur-unsur minimal pesantren yang disebut sebagai arkanul ma’had. Rukun pesantren itu terdiri atas kiai yang menjadi figur teladan sekaligus pengasuh pembimbing santri, santri mukim, pondok atau asrama, masjid atau mushola, serta kajian kitab kuning.

“Faktanya, dari sejumlah nama yang disebut BNPT, setelah kami cek, tidak semua masuk kategori pesantren, makanya kami koordinasi lebih lanjut dengan BNPT agar ada kesamaan data,” katanya.

Waryono juga mengimbau orangtua santri agar selektif saat akan menitipkan putra-putrinya di pesantren. Orangtua perlu memastikan pesantren yang dipilih adalah lembaga pendidikan yang memenuhi arkanul ma’had sebagaimana diatur dalam regulasi. Para pengasuhnya memiliki sanad keilmuan yang jelas. info/red