BPSDM Kemendagri Gelar Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional PPUPD Jenjang Madya

Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan sertifikasi melalui uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) secara tatap muka bertempat di Gedung BPSDM Kemendagri, Rabu (20/07/2022).

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh PPUPD semakin berat seiring dengan tuntutan masyarakat. PPUPD saat ini tidak semata-mata melaksanakan pengawasan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren melainkan juga melakukan pengawasan umum (inspektorat provinsi) kepada kabupaten/kota, termasuk dari jenis pengawasan yang dilakukan seperti reviu, evaluasi, monitoring dan pemeriksaan serta dari tahapan-tahapan pengawasannya yaitu melaui pengawasan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan.

Mewakili Kepala BPSDM Kemendagri, Lusje Tabalujan, Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi, menyebutkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi menjadi sangat penting dilakukan sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 54 Tahun 2022 sebagai salah satu dasar di dalam penyelenggaraan Uji kompetensi perpindahan jabatan untuk membuktikan kompetensinya sebagai sebagai pejabat fungsional PPUPD Ahli Madya.

Data Inspektorat Jenderal menyajikan bahwa usulan Uji Kompetensi perpindahan jabatan sampai dengan bulan Juli 2022 berjumlah 1.462 orang, namun yang memenuhi syarat administrasi berdasarkan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal 660 orang dan belum memenuhi syarat 522 orang. Salah satu faktor tidak lolosnya peserta uji kompetensi adalahterbatasnya formasi di beberapa daerah untuk jabatan fungsional PPUPD Ahli Madya.

“Saya percaya bahwa tugas sebagai PPUPD akan menjadi meningkat dan keberadaannya menjadi penting dalam memperkuat kinerja PPUPD inspektorat di daerah,” tambah Lusje saat sambutan pembukaan.

Lusje berharap agar ke depannya dapat membuat terobosan-terobosan inovatif dan kreatif di dalam pelaksanaan seleksi terbuka untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan profesional di bidang tugasnya. Dan, sistem karier melalui manajemen talenta didorong agar memastikan talenta terbaik untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan yang didukung oleh pengawasan melalui prinsip meritokrasi.

Info/red