Menakar Ketangguhan Indonesia: Antara Dinamika Geopolitik, Ketahanan Logistik, dan Stabilitas Demokrasi

Surabaya – Di tengah derasnya dinamika kebangsaan yang kian kompleks, ruang untuk duduk bersama dan bertukar pikiran menjadi semakin berharga. Terhadap kesadaran hal tersebut, Dewan Pengurus Cabang (DPC) PIKI (Persekutuan Intelektual Kristen Indonesia) Kota Surabaya bersama Yayasan Pondok Kasih dan DPC API Kota Surabaya mengundang para akademisi, profesional, serta tokoh masyarakat untuk hadir dalam sebuah perjumpaan intelektual bertajuk PIKI Think Tank Forum.

PIKI mengusung tema “Indonesia Update: Konteks Terkini, Peluang dan Tantangan”, forum ini bukan sekadar ajang diskusi formal, melainkan sebuah wadah untuk saling mendengarkan dan meramu gagasan konstruktif bagi masa depan bangsa. Suasana keakraban menjadi pembuka, di mana para peserta dapat menikmati sesi registrasi, makan malam, dan fellowship yang hangat mulai pukul 16.00 WIB di BONCAFÉ Gubeng, Jalan Raya Gubeng No. 46, Surabaya.

Acara dibuka dengan hangat melalui beberapa sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ronny H. Mustamu selaku Ketua DPC PIKI Kota Surabaya, yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Sambutan terakhir disampaikan oleh Ibu Indah selaku Ketua Yayasan Pondok Kasih. Dalam sambutannya, beliau menceritakan kegiatan yayasan tersebut yang melakukan pelayanan hingga lintas agama. Tujuannya adalah untuk melayani semua orang dengan kasih secara setara.

Acara utama yang diadakan sejak pukul 18.00 hingga 21.00 WIB ini akan diperkaya oleh pemikiran para pakar yang kredibel di bidangnya. Mereka adalah Laksda (Purn.) Dr. Agung Pramono, S.H., M.Hum., Dr. Kris Nugroho, M.A., Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., Prof. Dr. Soni Harsono, S.E., M.Si., serta Prof. Raja Oloan Saut Gurning, S.T., M.Sc., Ph.D., CMarTech. Perbincangan hangat ini akan dipandu oleh Dr. Himawan Estu Bagijo.

Laksmana Agung Pramono membahas topik geopolitik. Sebelum masuk ke materi berjudul “Selat Malaka dalam Dinamika Geopolitik Global”, ia menjelaskan secara singkat sejarah geopolitik. Sejarah perkembangan geopolitik dari periode I hingga V menunjukkan pergeseran fokus dari kekuatan teritorial menuju konektivitas global. Geopolitik I (pra-Perang Dunia I) ditandai oleh persaingan perluasan kekuatan darat dan laut serta pergeseran koloni oleh bangsa-bangsa Eropa. Memasuki Geopolitik II (antara Perang Dunia I dan II), fokus bergeser pada pertarungan kekuatan di Eropa antara Blok Poros dan Sekutu yang berdampak pada berakhirnya kolonialisme di Asia Tenggara. Selanjutnya, Geopolitik III pada masa Perang Dingin ditandai oleh pertarungan hegemoni ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dengan Asia Tenggara menjadi salah satu titik proksi perseteruan. Setelah Perang Dingin, Geopolitik IV muncul dengan ciri persaingan perebutan sumber daya energi, unipolaritas global di bawah Pax America, serta menonjolnya pembangunan kekuatan ruang angkasa. Kini, Geopolitik V (Geopolitik 5.0) menekankan pertarungan konektivitas dan kontrol rantai pasok (supply chain) global, di mana kekuatan siber dan penguasaan infrastruktur menjadi elemen penentu utama.

Selat Malaka memegang peran yang sangat krusial dalam peta geopolitik global, terutama jika kita melihatnya dari kacamata keamanan maritim. Laut kini tidak lagi sekadar ruang perairan tradisional yang hanya difungsikan sebagai jalur pelayaran biasa. Seiring berkembangnya zaman, fungsi laut telah bergeser secara signifikan menjadi panggung adu kekuatan antarnegara sekaligus variabel penting dalam percaturan diplomasi dunia. Jalur transportasi maritim telah bertransformasi menjadi point of national interest yang sangat diperebutkan. Bagi negara-negara besar, penguasaan atas selat sempit di dunia seperti Selat Malaka menjadi alat negosiasi internasional yang kuat, terlihat dari ketegangan perebutan hegemoni yang kerap terjadi di perairan strategis.

Namun, keamanan maritim tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai urusan menghadapi ancaman militer tradisional. Keamanan laut bersifat multidimensional dan saling terhubung. Ada empat pilar utama yang harus diperhatikan, yaitu lingkungan laut, pembangunan ekonomi, keamanan nasional, serta keamanan manusia. Mulai dari isu polusi, perubahan iklim, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, hingga ancaman terorisme dan perdagangan manusia, semuanya adalah bagian dari wajah keamanan maritim saat ini.

Dinamika geopolitik yang begitu kompleks ini pada akhirnya akan sangat memengaruhi tercapainya kepentingan nasional suatu bangsa. Dari sudut pandang keamanan dan pertahanan, situasi ini memicu perebutan hegemoni, isu keamanan akses maritim, hingga operasi di grey zone. Dari sisi ekonomi dan logistik, ketegangan yang terjadi berpotensi besar menyebabkan disrupsi rantai pasok, kelangkaan energi, hingga memicu kerawanan pangan. Belum lagi kita dihadapkan pada berbagai tantangan global seperti perang dagang, ancaman keamanan siber, dan perubahan iklim yang nyata. Menghadapi semua tantangan tersebut, dibutuhkan sebuah pendekatan yang komprehensif. Keamanan maritim harus mampu merangkul aspek lingkungan, kesejahteraan ekonomi, kedaulatan negara, serta kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh.

Narasumber kedua, Prof. Raja Oloan Saut Gurning, memaparkan tentang dinamika geopolitik. Ia menyoroti bagaimana guncangan geopolitik global saat ini berdampak langsung pada rantai pasok dunia, termasuk Indonesia. Eskalasi konflik di Timur Tengah dan Laut China Selatan memicu disrupsi pada jalur-jalur vital pelayaran, seperti hambatan di Selat Hormuz dan Selat Malaka. Situasi ini bukan hanya mengancam krisis energi dan pangan dunia, tetapi juga berdampak langsung pada rantai pasok nasional. Indonesia dihadapkan pada kerentanan impor energi seperti minyak mentah dan LPG, lonjakan biaya logistik akibat naiknya tarif angkutan laut dan bahan bakar, serta tekanan fiskal yang memberatkan APBN karena beban subsidi energi yang terus meningkat.

Tekanan ini terasa berat karena lonjakan biaya operasional, krisis energi dan fiskal akibat ketergantungan impor minyak, hingga disrupsi rute pelayaran yang memicu penumpukan barang di pelabuhan transit. Semua persoalan itu menciptakan ketidakpastian bisnis dan mengancam keberlanjutan pelaku usaha logistik dalam negeri.

Pukulan paling keras dirasakan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah ini masih sangat bergantung pada hub logistik di wilayah barat, terutama Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, sehingga setiap keterlambatan pengiriman langsung memicu inflasi dan kelangkaan barang pokok. Tantangan ini diperparah oleh belum optimalnya efisiensi program Tol Laut, khususnya terkait ketimpangan kargo balik (backhaul) yang membuat biaya logistik tetap tinggi.

KTI menghadapi tantangan berat tersebut, diperlukan strategi penguatan kerangka ketahanan logistik maritim yang terpadu. Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak didorong terus membangun interkoneksi terpadu agar mampu meredam guncangan permintaan dan menjadi stabilisator distribusi pangan serta energi. Di sisi lain, KTI didorong memperkuat ketahanan maritimnya secara mandiri melalui desentralisasi hub logistik dan optimalisasi Tol Laut. Pada tataran internasional, kerja sama subregional seperti BIMP EAGA menjadi vital sebagai pengaman rantai pasok. Kolaborasi ini membentuk koridor ekonomi maritim yang menghubungkan Indonesia Timur langsung ke pasar regional, sehingga diharapkan mampu membangun ketahanan pangan dan energi yang kokoh di tengah kerawanan akibat krisis global.

Dilanjutkan dengan narasumber ketiga, Dr. Kris Nugroho, yang membahas tentang Liberal Politik. Perjalanan demokrasi Indonesia pasca era otoritarianisme pada 1998 sempat membawa angin segar dan optimisme besar. Transisi tersebut ditandai dengan berbagai kemajuan, mulai dari kebebasan berpolitik dan berasosiasi, pemilu multipartai, penguatan hak asasi manusia, hingga munculnya media sosial sebagai kanal partisipasi publik. Namun, di tengah harapan ideal tersebut, muncul pertanyaan kritis apakah jalur demokrasi kita masih berjalan di rel yang benar. Saat ini, pilar-pilar demokrasi seperti partai politik dan parlemen justru tengah menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang berpotensi mendorong terjadinya kemunduran.

Tantangan demokrasi ini juga tidak terlepas dari kerasnya dinamika geopolitik global, khususnya persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang mempertemukan perspektif demokrasi dengan politik liberal. Rivalitas global, konflik rantai pasok dunia, hingga perebutan gravitasi ekonomi di Asia Pasifik memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai reposisi strategis. Mulai dari menata ulang posisi politik luar negeri yang bebas aktif, mengamankan ketahanan pangan dan energi, hingga menjaga stabilitas regulasi ekonomi. Semua upaya ini krusial agar Indonesia tetap tangguh dan tidak terbawa arus ketidakpastian di tengah pusaran pertarungan politik dunia.

Kemudian, Prof. Dr. Soni Harsono menunjukkan survei ekonomi di tengah dinamika. Meski diterpa berbagai dinamika politik, fondasi perekonomian Indonesia pada tahun 2026 terbilang cukup tangguh. Berbagai indikator positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan angka kemiskinan ke titik terendah, hingga geliat investasi yang terus meningkat, menjadi modal berharga bagi bangsa ini. Pemerintahan yang kini memasuki tahun kedua juga didukung oleh koalisi parlemen yang kuat, sehingga memberikan ruang untuk menjalankan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan hilirisasi demi mengejar target pertumbuhan yang lebih tinggi.

Namun, di balik capaian yang membanggakan itu, masih ada pekerjaan rumah besar yang menanti. Kualitas pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga kepercayaan pasar menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah juga dihadapkan pada tekanan nyata, mulai dari keterbatasan ruang fiskal, menjaga kepercayaan publik, hingga menghadapi persepsi pasar internasional. Semua ini perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian agar stabilitas politik yang sudah terjaga dapat terus mengantarkan Indonesia menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sebuah tutup rangkaian diskusi yang mendalam tersebut, lanskap politik Indonesia saat ini tergambar berada di persimpangan yang menantang. Di satu sisi, perjalanan demokrasi pasca 1998 yang dahulu membawa harapan besar kini diuji oleh tantangan internal dari pilar-pilarnya sendiri, sementara di sisi lain, derasnya rivalitas global antara Amerika Serikat dan Tiongkok menuntut Indonesia untuk lincah melakukan reposisi politik luar negeri yang bebas aktif. Meski dihadapkan pada tekanan ketidakpastian global dan tuntutan untuk terus merawat kepercayaan publik, stabilitas politik nasional masih relatif terjaga berkat koalisi parlemen yang solid. Pada akhirnya, seluruh dinamika politik yang terjadi hari ini bukanlah sekadar pertarungan kekuasaan semata, melainkan sebuah upaya kolektif untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri teguh, berdaulat, dan mampu membawa rakyatnya menuju kesejahteraan yang berkelanjutan di tengah pusaran pertarungan politik dunia. Info/red/pram