PS-GMKI Surabaya Serukan Gereja dan Masyarakat Sipil Kritis terhadap Oligarki dan Ancaman Otoritarianisme

Surabaya — Pengurus Cabang Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PC PS-GMKI) Surabaya periode 2026–2029 menyerukan agar gereja dan masyarakat sipil mengambil peran aktif dalam menjaga demokrasi Indonesia di tengah dominasi oligarki dan ancaman otoritarianisme. Seruan tersebut disampaikan dalam rangkaian pelantikan pengurus dan seminar kebangsaan yang berlangsung di GKI Darmo Satelit, Surabaya, Sabtu (10/10/2026).

Pengurus dilantik oleh Pdt. Jeirry Sumampow, S.Th., Sekretaris Jenderal Pengurus Nasional PS-GMKI. Kegiatan ini turut dihadiri Drs. Dedik Irianto, M.M., Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintah Kota Surabaya, yang menyampaikan sambutan mewakili Wali Kota Surabaya. Lebih dari 150 peserta menghadiri kegiatan yang menjadi ruang refleksi bersama mengenai masa depan demokrasi dan tanggung jawab gereja serta masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seminar kebangsaan tersebut mengangkat tema “Menjaga Nurani Bangsa: Panggilan Gereja dan Masyarakat Sipil dalam Menyikapi Masa Depan Demokrasi di Tengah Dominasi Oligarki dan Ancaman Otoritarianisme.” Tiga narasumber utama hadir dalam forum ini, yakni Pdt. Jeirry Sumampow, S.Th., dari Komisi Politik PGI sekaligus Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI); Pdt. Andri Purnawan, MTS, rohaniwan dan Ketua Oikmas GKI Sinode Wilayah Jawa Timur; serta Dr. Kris Nugroho, Drs., M.A. Diskusi juga diperkaya oleh tanggapan Prof. Dr. Hotman Siahaan dan Pdt. Simon Filantropa.

Dalam orasi politiknya, Ketua PC PS-GMKI Surabaya, Andreas Pardede, S.IP., menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyelenggaraan pemilihan umum.

“Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hak-hak sipil dipersempit, oligarki membajak sumber daya ekonomi-politik, dan otoritarianisme kembali menghantui kita. Karena itu, gereja dan masyarakat sipil tidak boleh diam. Kita akan lawan!” tegas Andreas.

Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala. Demokrasi juga harus menjamin kebebasan sipil, supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, partisipasi publik, serta adanya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara negara.

Andreas menambahkan, PS-GMKI memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengambil sikap terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Organisasi ini, tegasnya, tidak boleh menjadi subordinat kekuasaan yang otoritarian, melainkan harus berdiri bersama masyarakat, gereja, dan elemen masyarakat sipil lainnya untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan.

“PS-GMKI tidak hadir untuk menjadi subordinat kekuasaan yang otoritarian. Kami hadir bersama masyarakat, gereja, dan kelompok masyarakat sipil lain untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan,” ujarnya.

Forum tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga independensi masyarakat sipil agar tidak menyerahkan seluruh urusan demokrasi kepada pemerintah. Gereja dan organisasi masyarakat sipil perlu menjalankan fungsi kritis, termasuk mengawasi kebijakan publik, menyuarakan kepentingan kelompok rentan, serta mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan.

Tantangan demokrasi, dalam perspektif forum ini, tidak hanya terletak pada kemungkinan dibatasinya kebebasan masyarakat untuk berbicara, tetapi juga pada tumbuhnya sikap apatis dan hilangnya kepedulian terhadap persoalan publik. Ketika ketidakadilan dibiarkan, penyalahgunaan kekuasaan tidak dikritik, dan informasi palsu berkembang tanpa koreksi, kualitas demokrasi akan semakin melemah.

Karena itu, gereja dipanggil bukan hanya untuk menjalankan pelayanan spiritual, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai moral dalam kehidupan publik: keberanian menyuarakan kebenaran, keberpihakan kepada keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keberanian mengingatkan kekuasaan ketika menyimpang dari prinsip demokrasi.

Pelantikan PC PS-GMKI Surabaya periode 2026–2029 ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen organisasi. Info/red