
Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Jawa Timur menyatakan sikap mendukung institusi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
“GAMKI Jawa Timur mendukung Polri tetap di bawah Presiden dan menolak jika Polri berada di bawah kementerian khusus,” ujar Ketua DPD GAMKI Jawa Timur, Arnold L. Panjaitan, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, perubahan posisi Polri menjadi di bawah kementerian berpotensi membuka ruang politisasi institusi penegak hukum serta memicu fragmentasi kekuasaan.
“Perubahan posisi Polri berpotensi membuka ruang politisasi institusi penegak hukum dan menciptakan konflik kewenangan antar lembaga negara. Hal ini dapat melemahkan sistem hukum dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Arnold menambahkan, tantangan keamanan saat ini, mulai dari kejahatan transnasional, konflik sosial, terorisme, hingga kejahatan lingkungan, membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat. Karena itu, kepemimpinan langsung di bawah Presiden dinilai memungkinkan koordinasi strategis yang cepat dan terintegrasi.
Ia menegaskan, upaya memperkuat Polri seharusnya dilakukan melalui reformasi internal, peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan publik yang kuat, bukan dengan memindahkan posisi institusionalnya.
“Oleh karena itu, kami menegaskan sikap bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi demokrasi, keadilan, dan masa depan bangsa,” pungkasnya. info/red

Berita Lainnya
Merajut Kolaborasi, Menyambut Ramadan 2026 Bersama Kokoon Hotel Surabaya
Muse Health Club Zumba Pagi Bernuansa Imlek, Kampanyekan Hidup Sehat di Malang
KAI Daop 8 Surabaya Gelar Simulasi Darurat Antisipasi Lebaran 2026