Surabaya – Genderang perang ditabuh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terhadap berbagai bentuk kejahatan sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Seruan itu disampaikan usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025).
Ia menilai maraknya aksi kriminal mencerminkan hilangnya semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau masih ada geng motor, tawuran, berarti jiwa Pancasila belum masuk ke dalam hati,” tegas Eri.
Eri juga mengajak seluruh elemen warga untuk menjadikan momen 1 Juni sebagai titik balik kebangkitan Kota Surabaya dari kejahatan jalanan dan perilaku menyimpang lainnya.
“Kita gempur premanisme, jukir liar, maling motor, dan segala bentuk ketidakamanan dengan jiwa Pancasila. Bukan hanya tugas aparat, tapi seluruh lapisan masyarakat harus ikut bergerak,” kata Eri dengan nada penuh semangat.
Eri menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Ia menekankan bahwa orang tua bisa dikenai sanksi hukum jika lalai membiarkan anak terlibat tindak kriminal.
“Pak Kapolres dan Pak Dandim tadi juga menyampaikan bahwa dalam KUHAP, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya berbuat salah. Ada konsekuensinya,” ungkap Eri.
Pemkot Surabaya bersama unsur Forkopimda akan melakukan langkah-langkah tegas dan masif, namun menurut Eri, keberhasilan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
“Kalau hanya kami—Kapolres, Dandim, DPRD, dan Pemkot—yang bergerak, tidak akan cukup. Kuncinya ada pada keluarga, terutama orang tua,” ujarnya.
Tak hanya soal keamanan, Eri juga mengajak warga menerapkan nilai-nilai Pancasila di bidang lain, termasuk ekonomi dan pelayanan publik. Ia mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
“Dalam kehidupan ekonomi, yang mampu harus membantu yang lemah. Itu nilai dasar Pancasila yang harus terus kita jaga,” ucapnya.
Untuk aparatur sipil negara (ASN), Eri menekankan pentingnya memberikan layanan publik secara adil dan merata, tanpa diskriminasi.
“Birokrasi harus jadi contoh dalam menerapkan nilai Pancasila. Dalam pelayanan publik, tidak boleh ada perbedaan perlakuan,” tandasnya. info/red
Berita Lainnya
Fraksi PAN Ingatkan BPBD Gandeng Media Perkuat Penanggulangan Bencana
Tak Kunjung Selesai Pemkab Kediri Dorong Percepatan Revitalisasi Pasar Ngadiluwih
Rocky Gerung Sebut Pertemuan Prabowo dengan Ribuan Guru Besar di Istana Tak Ada Isinya