HIPKI Sebut Pemerintahan Presiden Prabowo Tidak Ada Niatan Selamatkan Industri Kelapa Bulat Dalam Negeri

Surabaya – Pemerintahan Presiden Prabowo nampaknya tidak ada niat untuk menolong nasib warganya yang terpurruk bahkan cenderung membiarkan warganya yang berusaha bekerja dengan menggunakan bahan baku Kelapa Bulat ini mati.

Ketidak seriusan pemerintah khususnya para Menteri pembantu Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah Kelapa Bulat ini disampaikan Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), Rudy Handiwidjaja saat ditemui awak media, Senin, 03 November 2025.

Menurut Rudy masalah Kelapa Bulat ini sudah berlangsung lama bahkan sebelum pemerintahan Jokowi masalah Kelapa Bulat ini sudah menjadi masalah yang Kian lama kian memprihatinkan.

Sudah banyak industri mulai UMKM sampai dengan industri besar yang menggunakan Kelapa Bulat sudah gulung tikar akibat kebijakan pemerintah yang lebih menyukai Kelapa Bulat itu diekspor keluar negeri dibanding untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Saya sering mendapat undangan dan mengikuti kegiatan yang digagas oleh pemerintah baik pertemuan itu secara offline maupun secara online yang sama sekali tidak menyinggung bagaimana Kelapa Bulat itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang ada semuanya sibuk berlomba – lomba mencari cara dan jalan agar bisa mengekspor barang tersebut.” jelas Rudy.

Saya secara pribadi tidak masalah jika saat ini pemerintah fokus untuk mengekspor Kelapa Bulat tersebut asal pemerintah juga fokus dan memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri

Keluarkan peraturan – peraturan yang mengatur tentang ketersediaan bahan baku Kelapa Bulat ditanah air sendiri, tidak hanya fokus ekspor. sebagai contoh peraturan pajak export (PE) untuk kelapa bulat dan turunan nya, Kalau tidak ada PE , investor asing yang mau invetasi pabrik di indonesia pun akan batal berinvestasi dan dunia usaha yang sudah ada dipastikan akan gulung tikar.

Jika pemerintah memang mau menarik investor luar datang ke Indonesia , seyogyanya PE butiran export di jalankan terlebih dahulu sehingga investor asing masuk pun akan lebih terjamin pasokan buah segar nya. Tidak seperti saat ini yang untuk memenuhi pasokan dalam negeri sendiri masih kekurangan.

Pada bulan April 2025 lalu pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menerima  audiensi Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dalam rangka membahas kelangkaan bahan baku industri pengolahan kelapa di kantornya yang nyatanya sampai saat ini kami tidak melihat tidak ada langkah nyata dari pemerinath yang ada pemerintah malah sibuk untuk melakukan ekspor. info/red