3 February 2023

PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Dirut RSUD dr Soetomo Usul Pengkajian Ulang Pembiayaan BPJS Kesehatan

BPJS
Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan

Pustakalewi.com – Sebagai rumah sakit (RS) tersier, RSUD dr Soetomo (RSDS) telah menerima beragam pasien dengan kasus-kasus berat. Namun, unit cost untuk kasus-kasus berat tersebut sangat besar dibandingkan dengan tarif INA-CBGs pasien BPJS. Karena itu, RSDS meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkaji ulang pembiayaan BPJS secara kasus per kasus.

Direktur Utama (Dirut) RSUD dr Soetomo dr Joni Wahyuhadi SpBS (K) mengatakan, pihaknya sangat berharap Kemenkes dapat menghitung dengan tepat pembiayaan pasien BPJS.

Saat ini memang sudah ada peraturan Kemenkes yang baru Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Namun, masih ada beberapa hal yang pembiayaannya perlu dikaji ulang. ’’Ada tindakan yang sudah cukup bagus pembiayaannya. Namun, ada juga beberapa tindakan yang harus dikaji ulang pembiayaannya,” ujarnya.

Menurut dia, yang paling penting dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah outcome quality of care sehingga terjadi kepuasan pasien. Hal itu dapat dilaksanakan ketika mengerjakan pelayanan berdasar riset, pengalaman para ahli rumah sakit membuat praktik klinis, dan lain-lain.

’’Dan itu harus dibiayai dengan cukup. Tidak bisa pembiayaannya secara global. Namun, case by case harus cukup pembiayaannya. Tidak boleh kami memberikan pelayanan terbatas karena pembiayaannya,” jelasnya.

Joni menambahkan, selama ini RSDS telah memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Meskipun, beberapa kasus pembiayaannya masih kurang jika dibandingkan antara unit cost dengan klaim INA-CBGs pasien BPJS.

’’RSDS tetap memberikan layanan sebagai rumah sakit tersier. Dan, layanan kami tidak kalah dengan rumah sakit di luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia,” imbuhnya.

Selama ini, lanjut dia, RSDS sudah mengerjakan kasus-kasus berat yang sulit ditangani. Yakni, jantung, tumor otak, pembuluh otak, epilepsi, dan lainnya. Hanya, untuk kasus-kasus berat tersebut, pembiayaannya juga tinggi. Karena itu, harapannya Kemenkes dapat mengkaji ulang agar klaim INA-CBGs match dengan unit cost-nya.

’’Dengan begitu, kami bisa mengembangkan layanan-layanan untuk kasus-kasus berat,” kata dia.

Joni menambahkan, selama ini pembiayaan untuk kasus-kasus berat sering menggunakan subsidi silang. Namun, hal itu masih kurang meskipun RSDS sudah melakukan efisiensi.

’’Kami berterima kasih kepada Kemenkes dan Pemprov Jatim karena selama ini RSDS tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik meski ada kendala pembiayaan,” ujarnya.

Joni menuturkan, RSDS telah menerima bantuan dari Kemenkes berupa dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada akhir 2022. Dana bantuan tersebut sudah dibelanjakan sekitar Rp 77 miliar.

KENAPA POLA PEMBIAYAAN BPJS PERLU DIKAJI?

– Ketidakcukupan pembiayaan untuk kasus-kasus berat dengan klaim Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs).

– RSUD dr Soetomo sebagai rumah sakit tersier sering menerima kasus-kasus berat yang membutuhkan biaya sangat besar.

– Jika unit cost match dengan klaim INA-CBGs, pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada pasien semakin baik. Khususnya untuk kasus-kasus berat.

– Keberhasilan rumah sakit dalam menangani kasus-kasus berat menunjukkan kualitas SDM atau para expert di Indonesia.

Info/red