PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Reformasi Birokrasi Wujudkan Good and Clean Government

IMG 20220705 WA0042

Birokrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu bureau dan cracy yang bisa diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai mandat dengan struktur berbentuk piramida dengan maksud mengorganisasi secara teratur sesuatu melalui sebuah sistem guna mencapai tujuan. Birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan clean governance. Upaya yang dilakukan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan.

Melihat kondisi birokrasi di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan, siapapun berpandangan pesimis bahkan sinis terhadap birokrasi. Hal ini terjadi mengingat kompleks masalah yang ada dalam birokrasi di Indonesia. Struktur organisasi yang tidak fit dengan fungsi, payung hukum yang kontradiktif dan ambigu, rekrutmen yang tidak objektif, maraknya praktik KKN, integritas aparatur yang masih bermaslah, pelayanan publik yang tidak berkualitas dan transparan, kurang inovatif serta sistem dan budaya kerja yang belum terbangun menjadi potret masalah birokrasi di Indonesia.

Konsep reformasi administrasi publik mencakup dua hal, yakni struktur dan prosedur serta sikap dan perilaku birokrat. Sasaran umum reformasi birokrasi adalah merubah yang pertama pola pikir atau mindset dan budaya kerja yang kedua adalah sistem manajemen pemerintahan. Titik tolok perubahan yang disasar adalah sistem dan pola pikir. Kedua hal ini merupakan unsur utama dalam reformasi administrasi publik, dengan adanya komponen-komponen di dalamnya telah menyangkut segala aspek dalam pemerintahan, termasuk perubahan yang mendasar seperti sistem, prosedur, bahkan mental dan perilaku ASN dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan good and clean government yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan cara yang demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana birokrasi akan menjadi sandaran dari perubahan.

Reformasi Birokrasi Indonesia, disebutkan bahwa visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, artinya pemerintah harus memiliki birokrasi yang profesional dan berintegritas dan mampu hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan prima. Pemerintah pun telah menyusun strategi reformasi birokrasi nasional untuk mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatknya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Kemudian bagaimana cara menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program percepatan reformasi birokrasi hingga saat ini? Ada tiga indikator utama yang bisa memberikan penilaian terhadap tingkat keberhasilan percepatan reformasi birokrasi, yaitu Indeks Persepsi Korupsi, Peringkat Kemudahan Berusaha dan jumlah instansi pemerintah yang memiliki akuntabilitas tinggi.Berdasarkan survey Lembaga Tranparency International (TI), indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2021 Indonesia meraih Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) sebesar 38, atau hanya naik 1 poin dari capaian sebelumnya, dan masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43.

Sadar atau tidak, pergeseran pandangan terhadap birokrasi yang korup mulai terlihat.  Perubahan yang terjadi dalam birokrasi karena tuntutan zaman, telah berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Hal tersebut terlihat dari berbagai survey yang dilakukan oleh lebaga-lembaga survey, seperti menurunnya indeks persepsi korupsi dan membaiknya peringkat kemudahan berusaha. Dengan demikian, bukan tidak mungkin visi reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia perlahan akan tercapai. Optimisme tersebut nampaknya memang harus dijaga seiring dengan berbagai perbaikan yang telah diupayakan oleh pemerintah demi terwujudnya good and clean government.

Oleh : Dini Ananda N.A
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo