Gubernur Ganjar Dorong Korban Kekerasan Seksual Berani Melapor

Surabaya – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mendorong para korban kekerasan seksual, untuk lebih berani melaporkan kasus yang dialaminya.

“Masyarakat tidak perlu lagi takut, karena pemerintah pasti melindungi,” kata Ganjar Pranowo, dalam Seminar Nasional tentang Kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  Yogyakarta, Selasa (15/2/2022).

Selain Gubernur Jateng, sejumlah pembicara juga diundang dalam seminar tersebut. Seperti Hakim Agung, aktivis perempuan, pengacara dan tokoh-tokoh lainnya.

“Yang menjadi problem adalah, masih banyak masyarakat yang tidak mau melapor, dengan alasan takut, malu karena aib dan sebagainya,” terang Ganjar.

Data di Jateng tahun 2021, memaparkan ada 2.257 korban kekerasan seksual  Meski diduga, masih banyak korban lain yang takut atau tidak mau melapor.

Menyikapi itu, Jateng kini membuka kanal-kanal aduan terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Pihaknya juga membuat Perda khusus terkait perlindungan perempuan dan anak.

“Kami menggandeng pula jejaring kelompok peduli, LSM, aparat penegak hukum dan bekerjasama dengan provinsi lain. Kami sediakan shelter lengkap dengan nomor kontak agar masyarakat tidak takut melapor,” ucapnya.

Meski sampai sekarang, masih banyak masyarakat yang enggan melapor karena takut datanya tersebar ke publik. Ia meminta masyarakat percaya bahwa pemerintah benar-benar melindungi korban.

“Saya minta masyarakat percaya. Saya selalu tekankan ke semua jajaran, hati-hati menangani kasus kekerasan seksual,” tuturnya.

Ganjar mengakui, terkadang meski sudah tertutup pun, tetap bocor dan viral di medsos, sehingga korban jadi sasaran bullying. Kekerasan seksual harus betul-betul  dicegah, diedukasi terus menerus. kalau menyangkut anak, ia menegaskan jangan pernah diekspos.

Ganjar mengapresiasi seminar nasional yang diselenggarakan FH UGM terkait isu kekerasan seksual. Apalagi, yang diundang adalah tokoh-tokoh  kompeten, ada aktivis, dosen, pengacara, hakim agung dan lainnya.

“Kalau saya hanya sharing dari sisi pengalaman birokrat, apa yang mesti dilakukan dalam konteks pencegahan, pengelolaan dan bagaimana melindungi korban,” sebutnya.

Ganjar menambahkan, seminar ini sangat menarik, karena kontennya penting untuk persiapan RUU TPKS yang hari ini menjadi isu dan perbincangan publik.

“Jadi, semoga saja ini bisa menjadi masukan sehingga rasa keadilan akan dirasakan masyarakat,” jelasnya. info/red