PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Kementerian Agama Siapkan Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual 

pendidikan teknologi

Surabaya – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan regulasi untuk mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan regulasi tersebut disusun dalam bentuk peraturan menteri agama (permenag). Hal ini sebagai langkah mitigasi terjadinya sejumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami sudah mulai susun regulasinya. Kami jaring saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari ormas keagamaan,” ujar Ramdhani dalam keterangan persnya, Jumat (4/2/2022)

Ali menyatakan penyusunan permenag akan memperhatikan dinamika dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permenag disusun dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan keragaman dan kekhasan yang ada di lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren (ponpes).

“Semua pihak, baik personal maupun institusi, sudah saatnya bersinergi untuk bersama-sama menegakkan nilai-nilai keadilan dengan mendasarkan pada pemahaman keagamaan yang moderat dan sesuai hukum-hukum nasional dan internasional terkait sexual violence,” ujarnya.

Sementara itu, kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir dilaporkan terjadi di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan. Beberapa oknum tidak bertanggung jawab di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan dilaporkan kepada pihak berwajib, karena diduga melakukan tindakan asusila.

Ali mencatat dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ada 12 laporan yang muncul terkait kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan, yaitu di Bandung, Tasikmalaya, Kuningan, Cilacap, Kulonprogo, Bantul, Pinrang, Ogan Ilir, Lhokseumawe, Mojokerto, Jombang, dan Trenggalek. Beberapa kasus di antaranya masih berproses dalam persidangan di pengadilan.

Selain itu, Ali juga mengapresiasi pelaporan yang dilakukan para pihak terkait. Menurutnya, kejahatan oleh siapa pun dan di mana pun tempatnya, harus ditindak sesuai ketentuan oleh pihak berwenang.

“Kejahatan bisa dilakukan siapa saja dan terjadi di mana saja, termasuk di lembaga pendidikan keagamaan. Saya mengapresiasi langkah para pihak untuk melaporkan setiap peristiwa kepada pihak berwajib untuk ditindak tegas,” ucap Ali.

“Persoalan hukum di lingkungan pendidikan keagamaan yang muncul ke publik menunjukkan adanya kesadaran bersama tentang pentingnya kerja sama semua pihak untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, terutama bagi korban kekerasan seksual,” demikian Ali. info/red