PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Pemuda Katolik Sepakat Perlunya Pendidikan Politik Jelang Pemilu Serentak 2024

images 1

Surabaya –  Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik sepakat Pemilu Serentak 2024 merupakan momentum untuk menumbuhkan pemahaman politik dan partisipasi politik. Hal ini Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma dalam seminar “Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024, Beragam Kepentingan Satu Tujuan?” yang digelar Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik.

Seminar ini menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Rahmat Santoso dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri; Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin dan Fritz Siregar; Anggota Bawaslu Jawa Barat, Loly Suhenty; Wasekjen KIPP, Engelbert Johannes Rohi; dan dan Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan PP Pemuda Katolik, Beny Wijayanto.

Gusma menegaskan, politik dan demokrasi akan membimbing para kader Pemuda katolik untuk berpikir lebih maju.

“Maka para kader harus mampu menganalisa dinamika politik yang saat ini berkembang di dunia maya atau medsos, juga dalam kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka ini Pemuda Katolik mendukung perlunya pendidikan politik agar para kader berpikir kritis dalam memilih pemimpin atau ikut dalam kontestasi Pemilu nanti,” katanya dalam siaran pers yang diterima, Selasa (1/2/2022).

Mewakili unsur pemerintah, Rahmat Santoso mengungkapkan soal kesiapan pemerintah menghadapi Pemilu 2024. Menurutnya pemilu adalah wahana perwujudan kedaulatan rakyat. Untuk menghasilkan pemerintahan dan lembaga perwakilan politik yang memiliki legitimasi kuat, Rahmat Santoso menegaskan pemilu harus didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berkaca dari Pemilu 2019, Rahmat Santoso membeberkan terdapat 262 sengketa pemilu yang terdiri dari satu sengketa Pilpres, 10 sengketa pemilihan DPD, dan 251 sengketa pemilihan DPR/DPRD.

Sementara pada Pilkada serentak 2020, terdapat tujuh sengketa pemilihan gubernur, 119 sengketa pemilihan bupati, dan 14 sengketa pemilihan wali kota.

“Berkaca dari situasi ini, rasanya ada sesuatu yang kurang yaitu pendidikan politik. Menyongsong tahun Politik 2024, pemerintah merasa perlu adanya kegiatan pendidikan politik guna peningkatan literasi politik masyarakat secara massif dari pusat hingga daerah,” katanya.

Engelbert Rohi dan Afifuddin setuju tentang adanya pendidikan politik. Membaca data Pemilu 2019, keduanya sepakat bahwa pemilu ini tidak mendorong terciptanya pola relasi kuasa berimbang tersebut.

“Indikasinya 70 persen percakapan di ruang publik didominasi oleh pilpres. Porsi pileg hanya 30 persen saja. Pemilih yang mengenal nama-nama caleg di dapilnya hanya 25 persen. Artinya, motif di kepala setiap pemilih yang datang ke TPS lebih didominasi untuk memilih presiden ketimbang memilih wakilnya di legislatif (apalagi di DPD), karena 75 persen tidak mengenali para caleg yang terpampang di surat suara Pileg,” sebut Rohi.

Sejalan dengan ini, Afifuddin menambahkan adanya kultur yang tidak sehat lainnya. Parpol atau caleg tak hanya berjuang atas dirinya sendiri, tapi juga harus memperjuangkan capres-cawapres dalam satu ruang dan momen yang bersamaan.

“Pada zonasi di mana capres yang didukung tidak populer, maka caleg dipaksa untuk inkonsisten dengan kebijakan parpol,” katanya.

“Fokus amatan publik lebih kepada pilpres daripada pileg membuat potensi kecurangan lebih pada pileg. Maka salah satu target pemerintah dalam Pemilu dan Pilkada 2024 adalah pendidikan politik dengan memanfaatkan ragam platform media sosial yang tersedia,” kata Afifuddin. Info/red