PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

PSI: Ini 2 Pelanggaran Anies Pinjam Uang Rp 180 Miliar demi Formula E

bendera psi

Jakarta- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai setidaknya ada dua pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meminjam uang ke Bank DKI atau utang untuk membayar commitment fee Formula E pada 2019 sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 180 miliar. Utang tersebut terungkap dari Surat Kuasa Nomor 747/-072.26 tanggal 21 Agustus 2019.

Berbekal surat kuasa tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kemudian melakukan pembayaran pada 22 Agustus 2019.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, dua pelanggaran dimaksud adalah, pertama, terkait dengan Pasal 141 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

“Kontrak Formula E mengatur bahwa commitment fee adalah kewajiban Jakpro, sehingga logikanya tagihan pembayaran dari FEO dikirimkan ke Jakpro, bukan ke Dispora. Pertanyaannya, saat Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee Formula E, apakah ada surat tagihan dari FEO ke Dispora? Jika Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar commitment fee tanpa ada tagihan ke Dispora, maka itu bisa dianggap melanggar PP Nomor 12 tahun 2019,” ujar Anggara, Senin (15/11/2021).

Pelanggaran kedua, menurut Anggara, terkait dengan Pasal 141 ayat (2) PP nomor 12 tahun 2019 yang menyebut bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Anggaran commitment fee Formula E dialokasikan di APBD-P 2019 sebesar Rp 360 miliar. Pemprov DKI melakukan pembayaran termin pertama commitment fee Rp 180 miliar pada 22 Agustus 2019. Sementara itu, Perda Nomor 5 tentang APBD-P 2019 baru ditetapkan pada 24 September 2019.

“Pak Anies memerintahkan Dispora untuk membayar Formula E sebelum Perda Nomor 5 tentang APBD-P 2019 ditetapkan. Ini jelas melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019,” tandas Anggara.

Menurut Pasal 141 ayat (3) PP nomor 12 tahun 2019, pembayaran sebelum Perda tentang APBD-P bisa dilakukan dilakukan untuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak diatur di PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 69. Jika membaca Pasal 69 tersebut, bisa dikatakan bahwa Formula E tidak masuk kategori keadaan darurat dan keperluan mendesak. Oleh sebab itu, demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kami minta agar commitment fee Formula E Rp 560 miliar ditarik kembali,” pungkas Anggara. info/red