PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Pakar Hukum Pidana: Penetapan Status Tersangka Pedagang Sayur Bisa Diubah

pakar hukum

Surabaya – LitiWati Iman Gea (37), pedagang sayur di Pasar Gambir, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatra Utara, yang viral di media sosial karena dianiaya oleh empat orang preman kini ditetapkan menjadi tersangka.

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat panggilan Nomor: S.Pgl/642/IX/2021/Reskrim atas nama Litiwati Iman Gea dan viral di sosial media Facebook yang diunggah pemilik akun Rosalinda Gea.

Liti ditetapkan tersangka karena pria yang berinisial BS juga melaporkan Litiwati ke pihak Kepolisian. BS membuat laporan atas luka yang dialaminya di bagian dada dan bagian badan lainnya akibat pukulan dan cakaran.

Litiwati sempat syok saat mengetahui dirinya menjadi tersangka kasus penganiayaan terkait insiden dengan preman tersebut. Ia juga memposting surat panggilan ke media sosial.

“Inilah hukum di Indonesia ini akulah yg korban yg dianiayai 4 orang premanisme 5 September 2021 beberapa hr yg lalu di pajak gambir aku pula lh yh jadi tersangka. Sama siapa lagi aku mengadu tentang keadilan ini, #pak”, tulis Litiwati alias Rosalinda Gea.

Menaggapi kejadian yang menimpa Litiwati, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai, perlawanan soseorang atas penganiaan merupakan alasan pembenaran dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 49 ayat 1.

Pasal yang dimaksud tersebut berbunyi bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana,” jelasnya.

“Perlawanan seseorang atas penganiayaan adalah merupakan alasan pembenar dalam hukum pidana seperti yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Jadi tentunya kurang tepat menetapkan perbuatan pembelaan diri sebagai dugaan adanya tindak pidana. Sekalipun harus pula diakui bahwa kewenangan untuk menetapkan adanya “pembelaan diri” sesungguhnya merupakan kewenangan pengadilan,” lanjut pakar hukum pidana ini melalui selulernya, Senin (11/10/2021).

Lanjut Agustinus, dalam praktik penegakan hukum sudah menjadi suatu hal yang biasa untuk tidak menuntut korban yang melakukan pembelaan diri. Ia menyatakan lebih kepada perlindungan korban

“Namun praktik penegakan hukum juga sudah terbiasa untuk tidak menuntut korban yg melakukan pembelaan diri. Hal terakhir ini, saya kira lebih baik dengan pertimbangan aspek perlindungan korban dan juga efisiensi,”sambungnya.

Penetapan status tersangka yang sudah diputuskan oleh pihak kepolisian terhadap Litiwati Iman Gea tersebut, menurut Agustinus, sangat mungkin ketetapan tersebut dapat berubah. Bahkan, menurutnya patut untuk dihentikan.

Alasannya, pelaku penganiayaan sudah ditahan, yang bermakna perbuatannya melawan hukum, sehingga korban berhak melakukan pembelaan dari serangan yang bersifat melawan hukum.

“Sangat mungkin (status tersangka berubah, Red.) dan sepatutnya dihentikan. Dengan penahanan pelaku, bermakna bahwa Polisi beranggapan perbuatannya bersifat melawan hukum, maka dengan sendirinya korban berhak melakukan pembelaan diri dari serangan yangg bersifat melawan hukum,”pungkasnya.

Kasus Litiwati itu sendiri kini sudah ditangani Polda Sumut. Mabes Polri turut memberikan tanggapan terkait viralnya kasus ibu-ibu pedagang di Deli Serdang, Sumatera Utara itu. Namun Polda Sumut tetap melakukan gelar perkara untuk memastikan prosedur penetapan tersangka Litiwati.

Menurut Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan membenarkan kasus ini sedang dilaksanakan gelar perkara di Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. “Tujuannya untuk memastikan, untuk meneliti penetapan tersangka yang dilakukan Polsek ya. Untuk memastikan duduk perkara persoalannya serta faktor-faktor persoalan tersebut,” jelas Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan. Info/red