PUSTAKALEWI NEWS

Progresif dalam Pemikiran, Pluralis dalam Pemberitaan

Selama Isu Pelanggaran HAM dan Praktik Militeristik Terus membayangi Masyarakat Sipil Papua, BEM FISIP UNAIR akan Terus menyuarakan Isu Papua

ilustrasi kekerasan

Surabaya,pustakalewi.com – Akun resmi Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (BEM FISIP UNAIR) baru saja merilis kajian dan penyikapan terhadap kasus kekerasan aparat di Papua pada Rabu (4/8/2021).

Melalui kajian “Do Papuan Lives Really Matter? Steven Yadohamang dan Kekerasan yang Berulang”  dengan data yang dikutip dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) selama 2020 setiap bulannya selalu terjadi kekerasan terhadap masyarakat sipil Papua, dan 40% dari seluruh kasus tersebut dilakukan oleh Polri dan TNI. Pada tahun 2021 seolah tidak ada evaluasi terhadap pendekatan militeristik terhadap masyarakat sipil Papua hingga pelanggaran HAM kembali terjadi.Tindak kekerasan yang dilakukan oleh dua personel TNI AU terhadap Steven di Merauke. BEM FISIP UNAIR mengecam  tindakan kekerasan dua personel TNI AU terhadap Steven, terlebih lagi warga tersebut menyandang disabilitas.

Dibawah kepemimpinan Soeharto pada era Orde Baru, membentuk konstruksi identitas masyarakat Papua dengan pendekatan militeristik yang dijalankan secara sistematis oleh ABRI”tulis Kementerian Politik dan Kajian Strategis (Kemenpolstrat) BEM FISIP UNAIR dalam kajian yang dirilis oleh akun BEM FISIP UNAIR.

Pendekatan militeristik  sejatinya sudah terbentuk pada era Orde Baru. Namun sangat disayangkan hal tersebut justru menjadikan konflik, kekerasan, bahkan diskriminasi yang tidak berujung bagi masyarakat sipil Papua. Terlebih lagi dari tahun 2020 hingga 2021 justru kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil Papua sebanyak 40% dilakukan oleh Polri dan TNI (KontraS), Tindakan tersebut justru semakin melanggengkan konflik, tindakan kekerasan, dan diskriminasi terhadap masyarakat sipil Papua

Selain itu, BEM FISIP juga mendesak pemerintah dan TNI untuk mengambil langkah peradilan umum guna mengadili tersangka tindak pidana kekerasan, yakni dua anggota TNI AU.

“Mendesak pemerintah dan TNI RI untuk melaksanakan persidangan secara akuntabel, transparan, imparsial, dan fair melalui mekanisme peradilan umum/sipil…sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 UU 34/2004 tentang TNI”, tulis Kementerian Politik dan Kajian Strategis (Kemenpolstrat) BEM FISIP UNAIR dalam deklarasi pernyataan sikap yang dirilis oleh akun BEM FISIP UNAIR.

Selain mengkaji terkait sejarah rekonstruksi identitas kepapuaan dan kemunculan pendekatan militeristik, melalui deklarasi pernyataan sikap tersebut, BEM FISIP UNAIR juga secara langsung mendesak pemerintah dan TNI untuk mengambil langkah peradilan umum guna menghindari budaya impunitas (pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia) peradilan militer yang dapat mencederai keadilan dan kemanusiaan.

“Kami (BEM FISIP UNAIR) mendesak adanya peradilan umum demi keadilan dan kemanusiaan yang selama ini terbentur mekanisme peradilan militer yang tidak akuntabel, transparan, imparsial, dan fair”, ujar Agastya Pandu Wisesa, Menteri Kemenpolstrat BEM FISIP UNAIR. Info/red